JAKARTA, borneoinfonews.com – Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum penting bagi lembaga negara untuk memperkuat inovasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi digital nasional, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melangkah ke era baru dengan memanfaatkan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) sebagai senjata strategis pemberantasan korupsi di ruang digital.

“Korupsi kini tak lagi terjadi di meja transaksi, tapi juga merambah dunia maya, sistem data, dan algoritma. Jika tidak dikejar dengan pola pikir manual, kita akan tertinggal. AI harus menjadi perisai pencegahan dan pedang penindakan,” tegas Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono dalam Workshop Eksekutif bertajuk “AI x KPK: Saatnya KPK Melangkah Lebih Cerdas” di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Agus menjelaskan, transformasi digital KPK berpijak pada empat pilar utama, yaitu perubahan mindset menuju pola kerja tanpa batas, transformasi proses bisnis agar adaptif terhadap korupsi modern, penguatan IT-driven organization, serta penerapan data-driven decision making agar setiap kebijakan berbasis data akurat dan real time.

Ia menegaskan, kecerdasan buatan akan menjadi katalis dalam tiga pilar kerja KPK, pencegahan, penindakan, dan pendidikan antikorupsi. AI akan memperkuat sistem analisis pola korupsi, mendeteksi transaksi mencurigakan, serta meningkatkan transparansi publik secara menyeluruh.

Namun, Agus mengingatkan bahwa penggunaan AI harus berlandaskan etika dan tata kelola algoritma yang transparan. “Kita perlu kontrol ketat agar algoritma yang digunakan menjamin etika, keadilan, dan keterbukaan publik,” ujarnya.

Deputi Bidang Informasi dan Data KPK, Eko Marjono, menambahkan bahwa penerapan AI bukan sekadar modernisasi teknologi, melainkan transformasi mendasar cara kerja lembaga antirasuah.

“Tema hari ini, ‘AI dan KPK: Saatnya Melangkah Lebih Cerdas’, menggambarkan komitmen kita untuk tidak sekadar beradaptasi, tetapi memimpin perubahan,” ungkapnya.

AI akan dimanfaatkan mulai dari deteksi risiko korupsi dan analisis transaksi mencurigakan hingga dukungan penindakan berbasis data. “Teknologi secanggih apa pun tetap membutuhkan arah dan nilai. Setiap inovasi di KPK harus berpijak pada integritas dan kepentingan publik,” tambah Eko.

Workshop ini turut menghadirkan CEO Algoritma, Samuel Mulia, yang memamerkan pemanfaatan berbagai AI tools seperti Microsoft Copilot, Gamma, dan Sectors.app untuk meningkatkan efisiensi kerja dan akurasi pengawasan di KPK.

Menutup acara, Agus Joko Pramono menegaskan bahwa AI harus menjadi bagian dari perjuangan moral bangsa. “AI bukan hanya tren sesaat. Ia harus menjadi bagian dari visi besar Indonesia bebas korupsi,” ujarnya.

Transformasi ini menandai babak baru peran KPK sebagai pelopor lembaga penegak hukum digital di Indonesia, berani berinovasi sekaligus menjadi penjaga integritas bangsa di era kecerdasan buatan.

(bin/ip)