Banjarbaru, Borneoinfonews.com – Senator asal Kalimantan Selatan, Muhammad Hidayattollah, S.Pd, atau Dayat EL, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional VIII. Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah pejabat BKN, antara lain Sukaji, Andi M, serta pejabat terkait lainnya. Dayat EL didampingi Kepala Kantor DPD RI Provinsi Kalimantan Selatan, Andrian Teguh, membahas isu terkini terkait pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kalimantan Selatan, beserta sejumlah hal terkait lainnya pada 14 Oktober 2025.

Berdasarkan informasi dari BKN, hingga saat ini terdapat sekitar 48.000 usulan PPPK dari total 60.000 yang telah diterima. Sementara itu, 11.500 usulan telah diinput oleh BKD namun belum terkirim ke BKN karena masih dalam proses kelengkapan berkas dan persyaratan. “Beberapa usulan memang belum memenuhi persyaratan skema tahap 1 dan 2, hal ini murni merupakan kebijakan dari pemerintah pusat dan dilaksanakan oleh kami bersama BKD,” jelas perwakilan BKN.

Kendala utama yang dihadapi saat ini adalah terkait penempatan dan alokasi pegawai PPPK, karena harus menyesuaikan kebutuhan masing-masing instansi sehingga dikhawatirkan terjadi penumpukan pegawai di satu lokasi. Selain itu, alokasi gaji bagi pekerja paruh waktu menjadi tantangan tersendiri, mengingat anggaran belanja pegawai daerah telah menyentuh 30 persen. Hal ini dikhawatirkan menambah beban pemerintah daerah, terutama terkait tunjangan, serta berpotensi mengurangi belanja lain apabila terjadi alih fungsi dari paruh waktu ke penuh waktu.

Menanggapi hal tersebut, Senator Dayat EL menyatakan bahwa kondisi ini tidak hanya terjadi di Kalimantan Selatan, tetapi juga di daerah lain. Menurutnya, langkah preventif dan solusi dari pemerintah pusat, khususnya BKN dan Kemenpan RB, sangat diperlukan agar pengangkatan PPPK dapat dilakukan secara humanis dan terperinci, tanpa membebani daerah.

Dayat EL menyatakan dukungannya penuh terhadap pengangkatan PPPK paruh waktu. Ia menekankan agar penempatan pegawai tidak hanya terfokus pada satu instansi atau sekolah, tetapi dapat disebar ke berbagai instansi. “Kami juga akan mengusulkan kepada kementerian untuk peningkatan kemampuan tambahan atau transferable skill bagi PPPK, sehingga mereka menjadi lebih inovatif dan multi-talenta,” ujarnya.

Terkait mekanisme alokasi gaji dan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) dari APBD, Senator Dayat EL menyebut akan membahasnya dalam rapat koordinasi bersama Kementerian PAN RB, BKN, Kementerian Keuangan, dan Kemendagri untuk menemukan solusi yang tepat. “Sehingga PPPK tetap mendapatkan gaji dan tunjangan yang layak,” tutup Senator asal Kalimantan Selatan tersebut.(bin/pr)