Proyek stadion bertaraf internasional dinilai belum mendesak di tengah persoalan IPM dan ketahanan pangan di Kalsel.
Banjarbaru, borneoinfonews.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) terus mematangkan rencana pembangunan stadion bertaraf internasional yang diproyeksikan menjadi ikon baru Banua. Proyek dengan nilai fantastis sekitar Rp1 triliun ini direncanakan mulai dikerjakan pada 2026, berlokasi di kawasan Liang Anggang, Kota Banjarbaru.
Stadion tersebut dirancang memenuhi standar internasional mengacu regulasi FIFA dan AFC, serta dipersiapkan untuk menggelar event olahraga skala nasional hingga internasional. Selain itu, pembangunan ini juga menjadi bagian dari pengembangan kawasan terpadu berbasis konsep aerocity, dengan luas lahan sekitar 28 hektare yang mencakup fasilitas olahraga, ruang publik, hingga kawasan komersial.
Meski digadang-gadang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan prestasi olahraga di Banua, rencana ini justru menuai sorotan dari berbagai pihak.
Mantan legislator Kalimantan Selatan, Ir. Soegeng Soesanto, M.Si, secara tegas menilai pembangunan stadion tersebut belum menjadi kebutuhan prioritas masyarakat saat ini.
Hal itu disampaikannya langsung kepada awak media di Banjarbaru, Senin (20/4/2026).
Menurut Soegeng, prinsip dasar penggunaan APBD harus berorientasi pada penyelesaian persoalan utama masyarakat.
“APBD itu digunakan sebesar-besarnya untuk menjawab persoalan rakyat. Jadi pemerintah harus memprioritaskan masalah yang paling dominan di masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan daerah harus selaras dengan program pemerintah pusat, bukan berjalan sendiri tanpa arah yang jelas.
“Program daerah itu harus bersinergi dengan fokus pemerintah pusat. Jangan membuat program yang tidak berhubungan dengan kebutuhan utama yang sedang didorong secara nasional,” tegasnya.
Lebih jauh, Soegeng mempertanyakan urgensi pembangunan stadion di tengah kondisi Kalsel yang masih menghadapi berbagai persoalan mendasar.
“Stadion itu program yang baik, tapi bukan prioritas. Pertanyaannya, apakah ini benar-benar dibutuhkan masyarakat saat ini?” katanya.
Ia menilai, dari sisi asas manfaat, anggaran sebesar Rp1 triliun harus mampu menjangkau kepentingan seluruh masyarakat di 13 kabupaten/kota, bukan hanya terfokus pada satu proyek besar.
“Uang sebesar itu harus benar-benar menjawab persoalan riil masyarakat. Kalau tidak, asas manfaatnya jadi tidak sinkron,” ujarnya.
Soegeng juga menyoroti rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalsel yang masih tertinggal dibandingkan provinsi lain. Selain itu, persoalan ketahanan pangan dinilai belum terselesaikan.
Ia mencontohkan kebutuhan telur yang hingga kini masih dipasok dari luar daerah.
“Setiap hari ada distribusi dari Jawa Timur. Artinya kita belum swasembada pangan. Kalau bisa produksi sendiri, harga akan lebih murah dan itu langsung dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Tak hanya itu, ia mengingatkan potensi beban anggaran jangka panjang dari pembangunan stadion, terutama biaya pemeliharaan yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah setiap bulan.
“Setelah dibangun, biaya perawatan itu besar. Mulai dari rumput, listrik, fasilitas, semuanya butuh anggaran. Ini akan jadi beban pemerintah ke depan,” katanya.
Ia bahkan mengingatkan risiko terburuk jika stadion tidak dikelola optimal.
“Kalau tidak dipelihara dengan baik, bisa mangkrak. Jangan sampai Rp1 triliun uang rakyat jadi sia-sia,” tegasnya.
Terkait alasan pembangunan stadion yang masuk dalam visi-misi kepala daerah saat Pilkada, Soegeng menilai hal tersebut tidak serta-merta harus direalisasikan tanpa kajian mendalam.
“DPRD punya fungsi budgeting. Harus dikaji melalui feasibility study, dilihat apakah program ini layak, bermanfaat, atau justru menjadi beban,” ujarnya.
Ia pun mendorong agar pemerintah daerah mengkaji ulang rencana tersebut dan mempertimbangkan pengalihan anggaran ke sektor yang lebih prioritas, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
“IPM kita rendah karena faktor kesehatan dan pendidikan. Bangun puskesmas di daerah terpencil, tingkatkan akses sekolah, dan perbaiki infrastruktur di wilayah seperti Hulu Sungai, Tanjung, Tanah Bumbu, hingga Kotabaru. Itu lebih dibutuhkan masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, proyek stadion ini juga masih menghadapi sejumlah tantangan teknis, seperti proses pembebasan lahan, rencana pelepasan sebagian kawasan hutan lindung Liang Anggang, serta penyusunan dokumen AMDAL sebelum pembangunan fisik dimulai.
Dengan segala potensi dan tantangan yang ada, pembangunan stadion internasional ini kini menjadi perdebatan antara ambisi besar pembangunan daerah dan kebutuhan nyata masyarakat yang dinilai masih lebih mendesak.
Pemerintah diharapkan dapat mengkaji secara komprehensif rencana ini, dengan mempertimbangkan berbagai masukan yang ada. Sehingga setiap kebijakan yang diambil tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga menjawab kebutuhan utama masyarakat. (bin/rasyad)
