admin
BANJARMASIN, Borneoinfonews.com – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Hasnuryadi Sulaiman, mewakili Gubernur H. Muhidin, menyampaikan penjelasan gubernur atas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalsel, Kamis (11/9/2025).
Ketiga Raperda tersebut mencakup:
- Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD);
- Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi pada Bank Kalsel;
- Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Dalam paparannya, Wagub Hasnuryadi menekankan pentingnya tata kelola aset daerah yang lebih tertib dan transparan.
“Pengelolaan aset daerah harus selalu menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, khususnya setelah ditetapkannya PP Nomor 28 Tahun 2020. Karena itu, Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah ini disusun untuk memperkuat tata kelola aset secara menyeluruh,” jelasnya.
Menurutnya, regulasi ini diharapkan menjadi pedoman penting dalam menjaga akuntabilitas dan optimalisasi pemanfaatan aset untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat Kalsel.
Terkait Raperda Penambahan Penyertaan Modal pada Bank Kalsel, pemerintah provinsi berencana menambah modal sebesar Rp400 miliar pada APBD 2026.
“Bank Kalsel berperan penting dalam mendukung pembangunan daerah serta penguatan UMKM. Dengan penambahan modal, kita berharap struktur keuangan Bank Kalsel semakin kuat dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah meningkat,” terang Hasnuryadi.
Sementara itu, untuk Raperda APBD 2026, Wagub memaparkan proyeksi postur anggaran sebagai berikut:
- Pendapatan: Rp9,42 triliun
- Belanja: Rp10,48 triliun
- Penerimaan pembiayaan: Rp1,12 triliun
- Pengeluaran pembiayaan: Rp55 miliar
“APBD ini kami susun secara hati-hati agar tetap seimbang dan mampu mendukung prioritas pembangunan daerah. Kami ingin memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat Banua,” tegasnya.
(bin/mk)
