Dinilai tak prioritas, anggaran besar stadion disebut lebih tepat dialihkan ke sektor ketahanan pangan
Banjarbaru, borneoinfonews.com – Ketua Forum Pemerhati Kebijakan Daerah (FPKD) Kalimantan Selatan, Edy Saifuddin, mendesak DPRD Provinsi Kalimantan Selatan untuk meninjau ulang keputusan pembangunan stadion baru yang menggunakan anggaran APBD.
Menurut Edy, proyek bernilai sekitar Rp1 triliun tersebut dinilai belum menjadi prioritas pembangunan daerah dan berpotensi bertentangan dengan arah kebijakan pemerintah pusat yang saat ini menekankan ketahanan pangan serta efisiensi anggaran.
“Pemerintah pusat sudah jelas mengarahkan fokus pada ketahanan pangan dan efisiensi anggaran. Pembangunan stadion ini justru dinilai tidak sejalan dengan kebijakan tersebut,” ujarnya kepada awak media beberapa waktu lalu.
Ia menegaskan bahwa DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan, yang seharusnya dijalankan dengan mengedepankan kepentingan masyarakat secara luas.
“Dalam hal ini, kami menilai pembahasan anggaran pembangunan stadion belum mencerminkan kepentingan rakyat Kalsel secara menyeluruh,” tegasnya.
Edy juga menyoroti kondisi ketahanan pangan di Kalimantan Selatan yang dinilai masih belum mandiri. Ia menyebut kebutuhan telur ayam di daerah tersebut masih bergantung pada pasokan dari luar daerah, khususnya Pulau Jawa.
“Ini fakta di lapangan. Kebutuhan telur kita masih bergantung dari luar daerah. Artinya, sektor peternakan kita masih perlu perhatian serius,” katanya.
Ia pun mengusulkan agar anggaran besar yang direncanakan untuk pembangunan stadion dialihkan ke sektor produktif seperti peternakan ayam petelur.
Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya mampu mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah, tetapi juga berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kalau anggaran sebesar itu difokuskan untuk pengembangan peternakan, dampaknya akan jauh lebih terasa dalam jangka panjang,” jelasnya.
FPKD berharap pemerintah daerah bersama DPRD Kalsel dapat kembali mempertimbangkan kebijakan tersebut dengan mengedepankan kebutuhan prioritas masyarakat serta arah pembangunan yang berkelanjutan.
Hingga berita ini diturunkan, media sudah mencoba mengkonfirmasi, namun belum ada tanggapan resmi dari DPRD Kalsel maupun pihak terkait, atas desakan tersebut. (bin/rasyad)
