Rapim akhir kuartal I 2026 dorong percepatan penyelesaian berkas lama hingga tuntas pertengahan tahun.
JAKARTA, borneoinfonews.com – Kementerian ATR/BPN menargetkan nol berkas layanan pertanahan, menyusul masih adanya ribuan dokumen yang belum terselesaikan sejak 2025.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mempercepat penyelesaian berkas layanan pertanahan yang menumpuk sejak tahun sebelumnya.
Dalam Rapat Pimpinan (Rapim) akhir kuartal I 2026, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menginstruksikan seluruh jajaran untuk menuntaskan berkas sesuai target yang telah ditetapkan.
“Progresnya sudah bagus, tapi target kita berkas di Q1 sampai Q3 tahun 2025 harus zero,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).
Ia menyebut terjadi penurunan signifikan jumlah berkas dalam satu kuartal terakhir, dengan pengurangan mencapai sekitar 22.000 berkas.
Meski demikian, Nusron meminta kantor wilayah BPN yang masih memiliki tunggakan berkas untuk segera menggelar rapat khusus guna mempercepat penyelesaian.
Target penyelesaian ditetapkan secara bertahap, yakni berkas kuartal I 2025 harus tuntas pada akhir Mei 2026, sementara kuartal II ditargetkan selesai pada akhir Juni 2026.
Selain percepatan, Nusron juga menekankan pentingnya strategi pencegahan agar penumpukan berkas tidak kembali terjadi.
Ia meminta jajaran menyusun langkah mitigasi, baik melalui penguatan sistem teknologi informasi maupun penyempurnaan standar operasional prosedur (SOP).
Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang, I Ketut Gede Ary Sucaya, melaporkan tren penyelesaian berkas menunjukkan hasil positif.
“Penurunan berkas cukup signifikan meski sempat terhambat libur panjang,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sejumlah kendala yang menyebabkan berkas tertahan antara lain sengketa lahan, permasalahan batas wilayah, serta kelengkapan dokumen dari pemohon yang belum terpenuhi.
Rapim ini turut dihadiri pejabat tinggi ATR/BPN, baik secara langsung maupun daring, sebagai bagian dari evaluasi kinerja layanan pertanahan secara nasional. (Adv)
