Pembajakan kapal tanker MT Honour 25 picu kekhawatiran keluarga, pemerintah utamakan keselamatan korban
JAKARTA, borneoinfonews.com – Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memastikan tengah melakukan koordinasi intensif untuk menyelamatkan empat Anak Buah Kapal (ABK) warga negara Indonesia yang menjadi korban pembajakan kapal tanker MT Honour 25 di perairan Hafun, Somalia.
Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah, menyatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan pembajakan yang terjadi pada Rabu (22/4/2026).
“KBRI Nairobi terus melakukan koordinasi intensif dengan seluruh pihak terkait di Somalia. Upaya saat ini difokuskan pada tindak lanjut penanganan yang melibatkan otoritas pemerintah setempat, tokoh masyarakat, serta pelaku usaha terkait,” ujarnya melalui keterangan resmi, Senin (27/4/2026).
Ia menegaskan, fokus utama pemerintah adalah memastikan proses penanganan berjalan optimal dengan tetap mengedepankan keselamatan para ABK.
Selain empat WNI, kapal tersebut juga mengangkut 10 warga negara Pakistan, satu warga negara India, dan satu warga negara Myanmar.
Di sisi lain, keluarga korban di Indonesia mulai menyuarakan kekhawatiran. Ibu kandung kapten kapal, Sitti Aminah, meminta Prabowo Subianto untuk segera mengambil langkah tegas.
Kapal yang dinakhodai Ashari Samadikun diketahui tengah mengangkut komoditas minyak dan berlayar dari Oman sejak awal 2026.
Istri kapten kapal, Santi Sanjaya, mengungkapkan sempat berkomunikasi dengan suaminya sesaat sebelum perompak mengambil alih kendali kapal. Meski kondisi fisik para ABK dilaporkan baik, tekanan psikologis mulai dirasakan akibat situasi yang tidak menentu dan tuntutan uang tebusan.
“Dalam komunikasi terakhir, korban sempat menyebut kapalnya akan diserang perompak. Setelah berhasil terhubung kembali, diketahui para ABK dalam kondisi baik, tetapi mereka menghadapi tekanan psikologis karena situasi yang berubah-ubah,” tuturnya.
Berdasarkan data yang dihimpun, keempat WNI tersebut berasal dari daerah berbeda, yakni dua orang asal Sulawesi Selatan, satu dari Jawa Barat, dan satu dari Jawa Tengah.
Hingga berita ini diturunkan, Kemlu RI bersama KBRI Nairobi masih terus memantau perkembangan situasi dan melakukan langkah-langkah penanganan di lapangan. (bin)
