Pembatasan rute oleh oknum aparat TNI picu protes, massa nilai hak penyampaian aspirasi terhambat.
BANJARMASIN, borneoinfonews.com – Aksi mahasiswa menuju DPRD Kalimantan Selatan terhenti di tengah jalan setelah dihadang aparat, memicu sikap tegas massa yang siap turun dengan kekuatan lebih besar.
Sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat sipil menyampaikan keberatan atas pembatasan rute aksi yang dilakukan aparat TNI pada Jumat (17/4/2026). Aksi tersebut merupakan bagian dari agenda penyampaian aspirasi yang telah dikonsolidasikan sebelumnya.
Koordinator Lapangan aksi, Rizki, menjelaskan bahwa titik kumpul aksi telah disepakati di kawasan 0 Kilometer Banjarmasin, tepatnya di depan eks Kantor Gubernur Kalimantan Selatan.
Namun saat pelaksanaan, massa mengaku dihadang ketika hendak bergerak menuju Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dan diarahkan untuk mengubah rute.
“Kami hendak menuju DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, tetapi dihadang dan diarahkan untuk mengubah rute. Padahal rute tersebut merupakan hasil kesepakatan konsolidasi,” ujarnya.
Menurutnya, alasan pengamanan yang disampaikan aparat tidak memiliki dasar kuat, mengingat lokasi tersebut kerap digunakan sebagai titik kumpul aksi tanpa insiden.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa sejumlah tuntutan, di antaranya transparansi penegakan hukum terhadap oknum TNI, kesetaraan hukum, pengusutan tambang ilegal, mafia tanah, serta pencemaran lingkungan.
Selain itu, massa juga menyoroti anggaran MPBG, mendorong pengesahan regulasi yang berpihak pada rakyat seperti RUU Perampasan Aset, serta mengangkat persoalan sengketa lahan di Sidomulyo.
Akibat penghadangan tersebut, massa tidak dapat melanjutkan perjalanan menuju DPRD.
“Kami pastikan akan turun kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Untuk waktunya akan kami sampaikan,” tegas Rizki.
Mahasiswa juga menegaskan bahwa perubahan rute bukanlah opsi, karena telah menjadi bagian dari komitmen hasil konsolidasi yang harus dijaga. (bin/kbk)
