DPR Sahkan UU Perampasan Aset Setelah Penantian 18 Tahun

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 19 November 2026.

Regulasi ini mengatur perampasan aset hasil tindak pidana, termasuk melalui mekanisme tanpa putusan pidana terhadap pelaku atau non-conviction based forfeiture.

JAKARTA, borneoinfonews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Keputusan tersebut diambil setelah Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan tingkat pertama. Rapat dipimpin Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang kemudian meminta persetujuan seluruh fraksi dan anggota DPR terhadap RUU tersebut.

Habiburokhman mengatakan pembentukan undang-undang ini telah melalui proses panjang. Menurutnya, RUU Perampasan Aset telah diusulkan sejak 18 tahun lalu dan mulai dibahas secara intensif di Komisi III DPR RI pada Agustus 2025.

“Pertama-tama kita perlu menyampaikan mengapa undang-undang ini sangat mendesak untuk disahkan. Karena memang sudah 18 tahun, ini diusulkan sejak awal, 18 tahun yang lalu. Dan sudah satu tahun lebih undang-undang ini berproses di Komisi III, tepatnya sejak Agustus 2025,” ujar Habiburokhman.

Ia menjelaskan, pembahasan dilakukan dengan melibatkan partisipasi publik melalui sedikitnya 87 kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU). Komisi III juga melakukan kunjungan kerja ke 15 provinsi serta melibatkan 46 anggota untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.

Menurut Habiburokhman, undang-undang tersebut membawa perubahan pendekatan dalam penegakan hukum. Penanganan tindak pidana tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pemulihan aset yang berkaitan dengan kejahatan. “Bukan hanya pemenjaraan pelaku pidana, tapi pemulihan kerugian negara dan kerugian korban,” jelasnya.

Salah satu substansi penting dalam regulasi ini adalah mekanisme non-conviction based forfeiture, yaitu perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku. Pengaturan lainnya mencakup pengelolaan aset secara terpadu, transparansi, serta pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Sebelum pengambilan keputusan, Puan Maharani menyampaikan bahwa pembahasan RUU telah melalui proses partisipasi publik dan penelaahan substansi agar tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lainnya. “RUU ini sudah 18 tahun ada di DPR dan sekarang alhamdulillah insyaallah pada hari ini kita akan memutuskan dan mengesahkannya menjadi undang-undang. Tadi juga sudah disampaikan bahwa hari ini kita mengesahkan undang-undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, namun karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” ujar Puan.

Setelah DPR menyetujui RUU tersebut, pemerintah menyampaikan pendapat akhir melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini. Dalam pernyataannya, Rini menyampaikan persetujuan pemerintah agar RUU Perampasan Aset disahkan menjadi undang-undang.

“Berdasarkan hal tersebut di atas dan dengan mempertimbangkan secara bersungguh-sungguh persetujuan pimpinan dan anggota DPR RI, izinkan kami mewakili Presiden Republik Indonesia dalam rapat paripurna yang terhormat ini menyatakan setuju Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk disahkan menjadi undang-undang,” ujar Rini.

Rini menjelaskan, cakupan tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset antara lain korupsi, narkotika dan psikotropika, pendanaan terorisme, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan yang menggunakan teknologi informasi dan berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Regulasi tersebut juga mengatur jenis aset yang dapat dirampas, mekanisme perampasan berdasarkan maupun tanpa putusan pidana, serta pengelolaan dan pengawasan aset melalui badan yang dibentuk Presiden. Sistem pengelolaan aset juga dirancang berbasis teknologi informasi dan terintegrasi.

Dengan persetujuan DPR RI dan pemerintah dalam rapat paripurna tersebut, RUU Perampasan Aset disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Regulasi ini diharapkan memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana sekaligus memastikan hak negara, korban, dan pihak ketiga yang beritikad baik tetap mendapat perlindungan.

(borneoinfonews/rasyad)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *