Kerusakan hutan dan pencemaran sungai jadi simbol kegagalan negara lindungi alam Kalimantan. WALHI berdiri di atas Jembatan Barito untuk menyuarakan krisis yang selama ini dibungkam
Banjarbaru, borneoinfonews.com – Di tengah peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, WALHI Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah menggelar aksi simbolik di Jembatan Barito. Minggu (1/6/2025). Aksi ini sebagai bentuk protes atas meluasnya kerusakan lingkungan akibat tambang batubara, terutama di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito yang kini berada dalam kondisi kritis.
Jembatan Barito, yang menjadi penghubung dua provinsi di atas Sungai Barito, dipilih sebagai lokasi aksi karena merepresentasikan kondisi darurat lingkungan di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito. Sungai yang dulunya menjadi sumber kehidupan masyarakat lokal dan penyangga ekosistem, kini berubah menjadi jalur logistik utama eksploitasi sumber daya alam—dipenuhi lalu lintas ratusan tongkang batubara setiap harinya.
“Setiap batang kayu yang tumbang demi tambang batubara adalah simbol kegagalan negara dalam melindungi rakyat dan lingkungan hidupnya,” tegas Raden Rafiq, Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Selatan.
Berdasarkan pemantauan WALHI, laju deforestasi dalam dua dekade terakhir meningkat tajam, seiring dengan ekspansi izin pertambangan batubara. Di Kalimantan Selatan, sekitar 399 ribu hektar lahan telah dibebani izin tambang, termasuk kawasan karst seluas 356 ribu hektar. Sementara di Kalimantan Tengah, konsesi tambang telah mencapai lebih dari satu juta hektar, sebagian besar berada di wilayah DAS Barito.
Laporan Auriga Nusantara mencatat bahwa sepanjang 2023, Kalimantan Selatan mengalami deforestasi seluas 16.067 hektar. Di Kalimantan Tengah, angka deforestasi selama 2023–2024 bahkan melampaui 63.000 hektar. Secara nasional, Kalimantan tercatat sebagai penyumbang deforestasi terbesar di Indonesia.
“Kondisi ini diperparah oleh lemahnya pengawasan, penegakan hukum, serta kebijakan yang cenderung memihak kepada korporasi tambang. Di Kalimantan Tengah, perluasan tambang bahkan merambah kawasan gambut dan sempadan sungai yang seharusnya dilindungi,” ujar Bayu Herinata, Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Tengah.
Bayu menambahkan, deforestasi bukan hanya menghancurkan hutan dan keanekaragaman hayati, tapi juga mempercepat krisis iklim dan memperbesar kerentanan masyarakat adat dan lokal terhadap bencana ekologis.
“Mereka yang menjaga hutan justru sering menjadi korban dari skema pembangunan yang eksploitatif. Pemerintah tidak hanya gagal melindungi, tetapi juga kerap berdiri di sisi korporasi, yang mengakibatkan konflik agraria yang meluas,” tambahnya.
Dalam aksi simbolik tersebut, aktivis WALHI membentangkan spanduk bertuliskan: “Hentikan Deforestasi, Tambang Merusak Hutan, Sungai dan Masa Depan Masyarakat Adat. Transisi Energi Sekarang! Save Meratus. #EndCoalNow.” Selain itu, mereka juga melakukan susur Sungai Barito di sekitar kapal tongkang batubara sebagai bentuk visualisasi dampak eksploitasi sumber daya terhadap lingkungan.
Sungai Barito, yang kini tidak lagi menjadi nadi kehidupan, melainkan korban sistem ekonomi ekstraktif, menjadi simbol kerusakan ekologis yang membutuhkan perhatian serius dari seluruh pemangku kebijakan.(bin)
