Banjarbaru, Borneoinfonews.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus mengakselerasi program swasembada pangan nasional melalui agenda Rapat Koordinasi Optimalisasi Lahan dan Cetak Sawah yang digelar di Banjarbaru, Kamis (17/7/2025). Kegiatan ini menjadi momentum penting menyatukan langkah lintas sektor untuk mempercepat realisasi cetak sawah di daerah.
Rakor dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor, mewakili Sekda Kalsel. Hadir pula Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI, Andi Nur Alam Syah, dan Plt Dirjen Lahan dan Irigasi, Hermanto.
“Kalsel diarahkan menjadi Gerbang Logistik Kalimantan dan penyangga ketahanan pangan nasional. Artinya, kita bukan hanya jalur distribusi, tapi juga produsen utama pangan,” tegas Ariadi Noor.
Target 30.000 Hektare, Pelaksanaan Dimulai September
Plt Dirjen Lahan dan Irigasi Kementan, Hermanto, menyampaikan bahwa program cetak sawah ini merupakan bagian dari strategi nasional percepatan swasembada pangan. Presiden melalui Menteri Pertanian menargetkan agar penanaman perdana di lahan cetak baru bisa dimulai paling lambat akhir September 2025.
“Survei Investigasi Desain (SID) kita percepat. Begitu rampung, langsung konstruksi. Ini sistem paralel, bukan serial. Kita bentuk tim terpadu lintas instansi untuk memastikan sinergi semua pihak,” jelas Hermanto.
Dari target nasional, Kalimantan Selatan mendapat alokasi 30.000 hektare lahan. Saat ini, progres SID telah mencapai 60–70 persen. Menurut Hermanto, hambatan bukan berasal dari faktor teknis, tetapi dari perlunya perencanaan yang matang sebagai fondasi pelaksanaan.
Kalsel Bergerak Meski DIPA Belum Turun
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Syamsir Rahman, menegaskan bahwa pihaknya tidak menunggu pasif. Di sejumlah wilayah seperti Kabupaten Banjar dan Barito Kuala, kegiatan Optimalisasi Lahan (Oplah) sudah berjalan, bahkan dilaksanakan langsung oleh TNI.
“Oplah tetap jalan meski DIPA belum keluar. Kalau untuk cetak sawah, begitu DIPA turun, kita langsung kontrak konstruksi. Kami tidak main-main,” tegas Syamsir.
Ia menyebut baru sekitar 1.500 hektare lahan yang terbuka dari target 30.000 hektare. Namun, percepatan sangat mungkin dilakukan jika seluruh sumber daya dimobilisasi secara maksimal.
“Kalau ada 20 alat berat kerja serentak satu hektare per hari, kita bisa capai target dalam waktu singkat,” ujarnya optimistis.
Tim Terpadu hingga Tingkat Kabupaten
Salah satu hasil penting dari rapat ini adalah pembentukan tim terpadu yang melibatkan unsur pusat, provinsi, TNI, Kejaksaan, Satgas Pangan, hingga pemerintah kabupaten/kota. Tim ini bertugas melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi langsung di lapangan, dipimpin oleh bupati masing-masing wilayah.
“Jangan hanya duduk rapat di Banjarbaru. Kita akan turun langsung ke lapangan, ke Kotabaru dan daerah lainnya. Kalau ada yang tidak serius, kita evaluasi. Ini proyek strategis nasional,” tegas Syamsir.
Ia juga meminta seluruh pihak menunjukkan komitmen yang nyata. “Jangan hadir hanya untuk formalitas. Kalau tidak siap, nyatakan saja dari awal,” pungkasnya. (bin/mck)
