Banjarmasin, Borneoinfonews.com – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, menyampaikan apresiasi kepada Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalsel atas komitmen dan kerja keras dalam menyelesaikan pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kalsel dengan agenda pengambilan keputusan terhadap Raperda Perubahan APBD 2025, yang digelar di Ruang Rapat H. Mansyah Addrian DPRD Kalsel, Banjarmasin, Rabu (16/7/2025).
“Insya Allah, hasil pembahasan ini menjadi dasar penting dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, sebelum dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri,” ujar Hasnuryadi.
Tiga Ketentuan Pokok Jadi Penekanan
Dalam sambutannya, Wagub menegaskan pentingnya mematuhi ketentuan utama dalam penyusunan APBD, yaitu:
- Belanja operasional maksimal 30% dari total belanja daerah;
- Belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40%;
- Dana transfer pusat wajib dialokasikan sesuai peruntukan.
“Ketidaksesuaian terhadap ketentuan tersebut dapat berakibat pada sanksi, termasuk pemotongan dana transfer pusat, yang tentu akan memengaruhi pembangunan dan pelayanan publik di daerah,” tegasnya.
Struktur Utama Rancangan Perubahan APBD 2025
Wagub Hasnuryadi juga memaparkan postur utama Raperda Perubahan APBD 2025 yang telah disepakati:
- Pendapatan daerah: Rp9,7 triliun
- Belanja daerah: Rp12,6 triliun
- Defisit anggaran: Rp2,8 triliun
- Penerimaan pembiayaan: Rp2,9 triliun
- Pengeluaran pembiayaan: Rp98 miliar
“Rincian alokasi belanja per SKPD, program, dan kegiatan sudah tercantum dalam dokumen lengkap perubahan APBD 2025,” jelasnya.
Fokus pada Infrastruktur dan Daya Saing Daerah
Rancangan perubahan ini mengacu pada RKPD Perubahan 2025, sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 15 Tahun 2024. Tema pembangunan Kalsel tahun 2025 adalah:
“Pemantapan Daya Saing Daerah melalui Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana untuk Mendukung Kalimantan Selatan sebagai Gerbang Logistik Kalimantan.”
Pemerintah Provinsi tetap berkomitmen pada visi:
“Kalsel Bekerja, Berkelanjutan, Berbudaya, Kreatif, dan Sejahtera.”
“Semoga perubahan APBD ini menjadi instrumen efektif dalam menjawab tantangan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata,” tutup Hasnuryadi. (bin/mck)
