Banjarmasin, borneoinfonews.com – Hingga akhir Februari 2025, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) di Kalimantan Selatan telah mencapai Rp3,89 triliun, atau sekitar 13,94 persen dari total pagu anggaran. Capaian ini menunjukkan progres awal tahun dalam mendorong belanja daerah dan memperkuat kinerja fiskal regional.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalsel, Syafriadi, menyampaikan bahwa komponen terbesar dalam TKD adalah Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp2,70 triliun (15,12%), disusul Dana Alokasi Umum (DAU) Rp1,69 triliun (19,89%), DAK Nonfisik Rp393,62 miliar (16,72%), dan Dana Desa Rp347,19 miliar (22,93%).
“Secara persentase, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) mencatat penyaluran TKD tertinggi mencapai 20,01 persen dari pagu, sementara dalam hal kecepatan penyaluran Dana Desa, tiga kabupaten di Kalsel masuk peringkat nasional yaitu Barito Kuala, Banjar, dan HSU,” ujar Syafriadi, Senin (21/4/2025) di Banjarmasin.
Syafriadi juga mengungkapkan bahwa sebagian alokasi pagu TKD masih dalam tahap pencadangan, seperti DAU bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp276,55 miliar, dan DAK Fisik untuk konektivitas, irigasi, dan pangan akuatik sebesar Rp375,42 miliar.
Pendapatan Daerah Kalsel Capai Rp4,64 Triliun, Belanja Masih Rendah
Dalam laporan kinerja APBD Regional Kalimantan Selatan per Februari 2025, tercatat realisasi pendapatan daerah sebesar Rp4,64 triliun atau 11,07 persen dari target tahunan.
Rinciannya adalah:
- Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp1,08 triliun (12,77%)
- Dana Transfer: Rp3,56 triliun (10,85%)
- Lain-lain pendapatan sah: Rp1,73 miliar (0,27%)
“Struktur pendapatan masih didominasi oleh transfer pusat sebesar Rp3,56 triliun, berkontribusi hingga 76,73 persen terhadap total pendapatan daerah,” jelas Syafriadi.
Dari sisi kinerja daerah, Kota Banjarmasin mencatat persentase pendapatan tertinggi dengan capaian 19 persen dari target, sedangkan secara nominal, Pemprov Kalsel memimpin dengan total pendapatan sebesar Rp1,12 triliun.
Realisasi Belanja Masih Rendah, Baru 5,25 Persen dari Pagu
Sementara itu, realisasi belanja daerah di Kalimantan Selatan tercatat baru mencapai Rp2,49 triliun atau 5,25 persen dari pagu anggaran, yang terdiri dari:
- Belanja Operasi: Rp1,53 triliun
- Belanja Modal: Rp50,07 miliar
- Belanja Tidak Terduga: Rp610 juta
- Belanja Transfer: Rp919,43 miliar
Kinerja belanja mengalami kontraksi 1,14 persen secara tahunan (yoy), akibat penurunan pada hampir seluruh jenis belanja, kecuali belanja operasi dan belanja transfer yang masing-masing tumbuh 2,34 persen dan 8,64 persen yoy.
“Meskipun rendah, seluruh pemda telah mulai melakukan belanja awal tahun. Pemprov Kalsel mencatat capaian tertinggi baik secara persentase (9 persen dari pagu) maupun nominal (Rp1,05 triliun),” imbuh Syafriadi.
Pencapaian ini mencerminkan masih adanya ruang percepatan dalam belanja pemerintah daerah, terutama menjelang pertengahan tahun fiskal, agar TKD yang telah disalurkan dapat dioptimalkan untuk pembangunan dan pelayanan publik. (bin/mck)
