JAKARTA, borneoinfonews.com – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, bersama jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kalsel akhirnya menunaikan janji mereka untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Banua ke Senayan. Rombongan resmi menyerahkan 7 tuntutan Aliansi Rakyat Kalsel kepada DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Kehadiran delegasi DPRD Kalsel diterima langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI, Rifkynizami Karsayuda, bersama anggota DPR RI dan DPD RI asal daerah pemilihan Kalimantan Selatan.
Janji yang Ditepati
Dalam pertemuan tersebut, Supian HK menyampaikan rasa syukur sekaligus terima kasih atas penerimaan yang baik dari DPR RI. Ia menegaskan bahwa pihaknya telah menepati janji kepada masyarakat.
“Alhamdulillah hari ini kami sudah menunaikan janji dan menyerahkan seluruh aspirasi masyarakat Kalsel kepada DPR RI. Tuntutan yang disampaikan elemen masyarakat dan mahasiswa sudah kami teruskan sepenuhnya,” ujarnya.
Tujuh Tuntutan Aliansi Rakyat Kalsel
Adapun tujuh poin tuntutan yang dibawa DPRD Kalsel, yaitu:
- Efisiensi gaji dan tunjangan DPR sesuai kondisi fiskal negara serta transparansi penggunaannya.
- Reformasi Polri, termasuk revisi UU Polri dan penuntasan kasus tindakan represif aparat.
- Pengusutan tuntas kasus meninggalnya Affan Kurniawan.
- Penyelesaian pengelolaan tambang batubara dan konflik agraria.
- Evaluasi program strategis beranggaran besar seperti MBG (Makan Bergizi Gratis) dan KMP (Koperasi Merah Putih).
- Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya guru honorer.
- Pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Perlindungan Masyarakat Adat.
Selain tuntutan nasional, DPRD Kalsel juga menyampaikan isu-isu lokal, di antaranya penolakan Meratus dijadikan taman nasional, percepatan pembangunan Jembatan Pulau Laut, peningkatan dana bagi hasil, serta perhatian lebih terhadap tenaga honorer.
Komitmen DPR RI
Menanggapi aspirasi tersebut, Rifkynizami Karsayuda mengapresiasi langkah masyarakat Kalsel yang menyuarakan tuntutan secara damai melalui jalur konstitusional.
“Silakan dilihat progresnya. Apa yang menjadi kewenangan DPR akan kami jalankan, dan untuk yang menjadi kewenangan presiden akan kami sampaikan secara resmi ke pimpinan DPR,” jelas Rifky.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf jika kinerja wakil rakyat asal Kalsel di Senayan masih belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi masyarakat.
Rombongan DPRD Kalsel
Turut mendampingi Supian HK dalam pertemuan ini antara lain Wakil Ketua DPRD Kalsel Alpiya Rachman dan Kartoyo, Ketua Bapemperda Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, Ketua Badan Kehormatan Rosehan NB, serta anggota DPRD Kalsel Mustafa Zakir.
Dengan disampaikannya aspirasi tersebut, publik kini menunggu tindak lanjut nyata dari DPR RI, apakah tujuh tuntutan tersebut benar-benar akan diperjuangkan hingga mendapat kepastian.
(bin/mkn)
