New York, borneoinfonews.com – Indonesia kembali menegaskan pentingnya pelucutan total senjata nuklir yang dinilai menjadi ancaman terbesar bagi kelangsungan umat manusia.
Pernyataan tegas ini disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono dalam Sidang Tingkat Tinggi Peringatan International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Jumat (26/9/2025), sebagai bagian dari rangkaian Sidang Majelis Umum ke-80 PBB.
Menlu Sugiono menyoroti fakta bahwa lebih dari 12.000 hulu ledak nuklir masih dimiliki oleh segelintir negara, termasuk yang tidak terikat dengan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT).
“Indonesia mendesak negara-negara pemilik senjata nuklir untuk menghentikan modernisasi dan ekspansi, mengambil langkah nyata menuju pelucutan, serta menunjukkan komitmen politik bagi dunia yang bebas dari senjata nuklir,” ujar Sugiono.
Ia juga menegaskan perlunya revitalisasi mekanisme pelucutan senjata global, serta mengajak seluruh negara bergabung dengan Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW) — perjanjian internasional yang melarang secara total kepemilikan, pengujian, maupun ancaman penggunaan senjata nuklir.
Menurut Sugiono, ancaman nuklir kini semakin kompleks dengan munculnya risiko baru seperti serangan siber, kecerdasan buatan (AI), dan potensi penyalahgunaan oleh kelompok teroris.
“Risiko ini tidak dapat sepenuhnya dikendalikan. Satu-satunya cara untuk mencegahnya adalah melalui eliminasi total senjata nuklir,” tegasnya.
Menlu Sugiono menambahkan, Konferensi Peninjauan NPT tahun 2026 harus dijadikan momentum penting untuk memperkuat komitmen global terhadap pelucutan senjata nuklir dan mencegah terulangnya potensi bencana kemanusiaan.
Sebagai informasi, TPNW diadopsi pada tahun 2017 dan mulai berlaku 22 Januari 2021. Hingga kini, lebih dari 90 negara telah menandatangani dan lebih dari 70 negara meratifikasi perjanjian tersebut, termasuk Indonesia.
Indonesia juga memiliki peran penting dalam sejarah pelucutan nuklir dunia. Pada 26 September 2013, atas inisiatifnya sebagai Koordinator Kelompok Kerja Gerakan Non-Blok (GNB) untuk Perlucutan Senjata, Indonesia mendorong Majelis Umum PBB menyelenggarakan High-Level Meeting on Nuclear Disarmament.
Sebagai tindak lanjut, pada Oktober 2013, Indonesia atas nama GNB mengajukan rancangan resolusi bertajuk “Follow-up to the High-level Meeting on Nuclear Disarmament”, yang kemudian disahkan pada 5 Desember 2014.
Resolusi tersebut—yang hingga kini disahkan setiap tahun—meminta Sekretaris Jenderal PBB dan negara-negara anggota untuk terus memperingati serta mempromosikan International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons sebagai simbol komitmen global menuju dunia yang benar-benar bebas dari senjata pemusnah massal.(Bin/ip)
