Sopir truk bersama Sakutu desak pemerintah dan aparat membenahi distribusi solar subsidi di SPBU
BANJARBARU, borneoinfonews.com – Ratusan sopir truk bersama komunitas Sakutu (Sahabat Anti Kecurangan Bersatu) Kalimantan Selatan menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Rabu (13/5/2026).
Aksi tersebut turut dibersamai tokoh sopir Banua, Babeh Aldo, serta para sopir dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan.
Dalam aksi itu, para sopir menyoroti persoalan distribusi solar subsidi yang dinilai tidak tepat sasaran hingga dugaan praktik mafia solar dan premanisme di sejumlah SPBU.
Salah satu perwakilan sopir truk meminta pihak Pertamina lebih memperhatikan kondisi para sopir kecil yang bergantung pada solar subsidi untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarga.
“Pertamina, tolong bubuhan sopir ini didengarkan. Walaupun kami ini kadang sekolahnya kada tinggi, namun sekolahnya banyak sopirnya. Jadi permohonan ini bukan apa-apa, kami cuma handak makan,” ujarnya di hadapan massa aksi.
Ia juga menyoroti dugaan adanya ketimpangan distribusi solar subsidi di sejumlah SPBU. Menurutnya, ada SPBU tertentu yang disebut tetap mendapatkan suplai besar meski diduga bermasalah.
“Pertamina yang nakal-nakal itu selalu disuplai dua tanki sehari. Sedangkan SPBU yang menyatakan bagus, harganya normal, malah dikurangi,” katanya.
Kondisi tersebut disebut membuat para sopir harus mengantre berjam-jam demi mendapatkan solar subsidi agar tetap bisa bekerja.
Selain persoalan distribusi BBM, para sopir juga menyoroti dugaan praktik premanisme di area SPBU yang dinilai semakin meresahkan.
Mereka meminta aparat kepolisian turun tangan dan melakukan penindakan tegas terhadap oknum-oknum yang diduga bermain di sekitar antrean solar subsidi.
“Yang paling utama itu preman-preman di muka SPBU. Kami minta tolong polisi tindak tegas para preman yang ada di muka SPBU,” tegasnya.
Para sopir juga meminta agar area dalam SPBU hanya diisi petugas resmi berseragam untuk menjaga ketertiban dan mencegah praktik yang merugikan masyarakat.
Aspirasi tersebut disampaikan langsung di hadapan perwakilan Polda Kalimantan Selatan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, pihak Pertamina, unsur Forkopimda, hingga instansi terkait lainnya.
Mereka berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk membenahi distribusi solar subsidi agar lebih tepat sasaran dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan sopir kecil. (binj/rasyad)
