Kepala Pelaksana BPBD Balangan mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II untuk meningkatkan kapasitas strategis dan pelayanan publik yang adaptif.
BALANGAN, borneoinfonews.com – Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Balangan, Rahmi, mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XVIII yang digelar di Kampus I Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru, Senin (15/6/2026).
Pelatihan yang berlangsung sejak 10 Juni hingga 15 Oktober 2026 tersebut mengusung tema “Kepemimpinan Adaptif dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan melalui Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Resiliensi Bidang Pangan, Bencana, Energi, dan Ekonomi”.
PKN Tingkat II merupakan program pengembangan kompetensi bagi pejabat pimpinan tinggi pratama yang bertujuan memperkuat kapasitas kepemimpinan strategis, meningkatkan kemampuan manajerial, serta mendorong lahirnya inovasi pelayanan publik yang selaras dengan arah pembangunan daerah dan nasional.
Rahmi menyampaikan komitmennya untuk mengikuti seluruh rangkaian pelatihan secara maksimal sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Saya berharap dapat mengikuti PKN ini dengan penuh komitmen dan dapat meningkatkan kemampuan kepemimpinan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Melalui pelatihan tersebut, Rahmi diharapkan mampu memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan koordinasi lintas sektor, serta menghadirkan kebijakan penanggulangan bencana yang lebih responsif, cepat, dan tepat sasaran bagi masyarakat Kabupaten Balangan.
Menurutnya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas penanggulangan bencana dan pelayanan publik yang berkualitas.
Ia menegaskan, BPBD Balangan akan terus mendorong pengembangan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan formal sebagai bagian dari reformasi birokrasi.
“BPBD Balangan berkomitmen terus meningkatkan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan formal. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mendukung reformasi birokrasi serta mewujudkan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya. (bin)
