Banjarmasin, borneoinfonews.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, di Gedung Mahligai Pancasila, Kamis (24/4/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Bima Arya Sugiarto, Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman, Pj Sekretaris Daerah Kalsel Muhammad Syarifuddin, serta Bupati dan Wali Kota se-Kalsel dan jajaran Forkopimda.
Musrenbang kali ini mengusung tema “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Sektor Unggulan Daerah Mendukung Pusat Distribusi Regional”, sebagai bagian dari komitmen untuk mempercepat pembangunan berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Wamendagri dalam sambutannya menegaskan bahwa Kalimantan Selatan memiliki modal besar untuk berkembang, baik dari sisi kekayaan alam, budaya, maupun karakter religius masyarakatnya. Namun, ia mengingatkan bahwa semua potensi tersebut harus dijemput dengan kerja nyata kepala daerah.
“Kalsel ini dahsyat, punya modal kultural, modal alam, dan juga modal religi. Tinggal sekarang kepala daerahnya harus menjemput kesempatan itu. Kepala daerahnya harus turun tangan, turun ke lapangan. Kepala daerahnya itu harus sinergi dan kompak,” ujar Wamendagri Bima Arya.
Wamendagri juga menekankan bahwa kekompakan antar pemimpin daerah adalah kunci keberhasilan pembangunan. Tanpa kesatuan langkah dan eksekusi yang nyata, perencanaan yang baik pun akan sia-sia.
“Tidak ada artinya perencanaan pembangunan itu kalau kepala daerahnya tidak kompak. Tidak ada artinya semua yang direncanakan kalau kepala daerahnya tidak menjalankan itu,” lanjutnya.
Selain itu, Wamendagri mengingatkan pentingnya pengawasan dan pelaksanaan program prioritas nasional di tingkat daerah, seperti ketahanan pangan, makanan bergizi, sekolah rakyat, dan tes kesehatan gratis. Semua program ini, katanya, harus digerakkan sampai ke tingkat bawah.
“Kami menyemangati, mengawasi juga agar yang ditargetkan bisa disesuaikan. Yang kedua, kami meminta agar semuanya juga mendukung program prioritas nasional seperti swasembada pangan, makan bergizi, sekolah rakyat, tes kesehatan gratis, itu dipastikan bergerak di bawah semuanya,” tutur Wamendagri Bima Arya.
Wamendagri juga mengingatkan tentang efisiensi anggaran yang harus tepat sasaran, bukan sekadar pemotongan belanja.
“Presiden mengingatkan efisiensi ini jangan salah arah. Efisiensi ini adalah realokasi, jadi anggaran yang tadinya dialokasikan untuk sektor yang tidak produktif, itu digeser ke hal-hal yang produktif dan bermanfaat,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menyatakan bahwa Musrenbang ini merupakan puncak dari rangkaian proses perencanaan yang partisipatif dan menjadi forum strategis untuk menyelaraskan program pembangunan daerah dengan pusat.
Gubernur Muhidin juga memaparkan beberapa capaian yang sudah diraih dalam satu tahun terakhir, di antaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meningkat menjadi 75,19, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Selain itu, laju pertumbuhan ekonomi Kalsel tercatat tumbuh 5,05 persen, serta indeks kualitas lingkungan hidup yang berada di angka 75,7 persen, juga lebih baik dari rata-rata nasional.
“Selama satu tahun terakhir, kita telah berhasil mencapai sasaran pembangunan yang cukup baik. Capaian IPM kita berada di atas rata-rata nasional, yang menjadi bukti kemajuan pembangunan di Kalsel,” ujar Gubernur Muhidin.
Musrenbang RKPD Tahun 2026 ini diharapkan menjadi langkah awal yang kokoh dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat Kalimantan Selatan.(bin/mck)
