Banjarmasin, borneoinfonews.com – Fenomena aparatur negara yang asyik membuat konten media sosial saat jam kerja kembali jadi sorotan. Terbaru, seorang pria berseragam ASN terekam tengah bermain game sambil live TikTok di area kantor pemerintahan. Video tersebut viral dan menimbulkan gelombang kritik di tengah masyarakat. Rabu, (11/06/25).
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan, Habib Umar Hasan Alie Bahasyim, angkat bicara. Ia mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), tenaga honorer, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) agar tidak memanfaatkan jam kerja untuk hal-hal yang tak berkaitan dengan tugas pelayanan publik.
“Kami minta ketegasan dari kepala SKPD. Jangan sampai ASN justru sibuk jadi konten kreator di saat mereka seharusnya melayani masyarakat,” Ungkap Habib Umar kepada pewarta.
Menurutnya, kebebasan berekspresi di media sosial memang tidak dilarang, namun harus ada batas etik, terlebih jika menyangkut profesi ASN yang melekat sebagai pelayan publik.
“Kalau itu konten kegiatan instansi, itu lain soal. Tapi kalau hanya sekadar live TikTok tanpa faedah, apalagi sambil main game, jelas itu tidak etis dan mencoreng nama baik institusi,” tegas politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Era Digital, Citra ASN Dipertaruhkan
Legislator Kalsel ini menyebut, di tengah keterbukaan informasi saat ini, setiap perilaku aparatur negara sangat mudah terpantau publik. Video, foto, atau ucapan yang kurang pantas bisa menyebar dalam hitungan menit dan menimbulkan persepsi negatif terhadap institusi pemerintahan secara umum.
“Citra ASN adalah wajah negara. Jika satu orang bikin ulah, bisa berdampak ke seluruh instansi,” Serunya.
Ia juga menyinggung soal rasionalisasi anggaran negara, di mana banyak kegiatan publik harus dikurangi akibat keterbatasan anggaran. Dalam kondisi demikian, sikap ASN harusnya menunjukkan empati, bukan justru mempertontonkan perilaku tak pantas.
“Masih banyak masyarakat yang berjuang untuk makan. Kalau ASN malah sibuk pamer live TikTok saat jam dinas, itu menyakitkan hati publik,” ungkapnya.
Perlu Sanksi Tegas dan Pembinaan
Habib Umar menekankan perlunya fungsi pengawasan internal di setiap SKPD. Ia menyarankan agar kepala dinas atau badan memberi teguran keras bahkan menjatuhkan sanksi bila perlu, sebagai bentuk efek jera.
“Sanksi administratif atau pembinaan khusus perlu dilakukan. Jika tidak, budaya abai dan pamer gaya bisa tumbuh subur,” Tegasnya.
Ia berharap insiden-insiden semacam ini tak lagi terulang. ASN, kata dia, harus fokus pada tugas utamanya: melayani masyarakat dengan integritas, profesionalitas, dan empati
“ASN seharusnya menjadi contoh, bukan tontonan. Mari kita jaga martabat aparatur negara,” pungkasnya.
(bin/rs)
