BANJARBARU, borneoinfonews.com – Gelombang kritik terhadap manajemen Bank Kalsel kian menguat. Setelah sebelumnya menyoroti dana Rp5,1 triliun yang disebut “mengendap” tanpa kejelasan, kini sejumlah aktivis dari LSM Kaki Kalsel dan LSM Sakutu mendesak direksi serta dewan pengawas lembaga keuangan daerah itu untuk bertanggung jawab penuh atas dugaan salah input data yang dinilai fatal dan merugikan publik.
Aktivis Aliansyah, yang turut memimpin aksi tersebut, menilai kesalahan input triliunan rupiah bukan perkara administratif semata. “Kalau salah input Rp200 ribu mungkin masih bisa dimaklumi, tapi ini Rp5,1 triliun. Ada indikasi kuat perbuatan melawan hukum. Kami minta Mabes Polri, KPK, dan Kejaksaan Agung turun tangan, karena kami tidak percaya dengan aparat di daerah,” ujarnya tegas.
Ia juga menyinggung potensi konflik kepentingan dalam struktur pengawasan Bank Kalsel yang melibatkan keluarga kepala daerah. Menurutnya, situasi tersebut menimbulkan keraguan publik terhadap independensi lembaga keuangan milik pemerintah provinsi itu. “Kami kecewa, karena bukannya mengambil langkah tegas, Gubernur justru terkesan membela. Apalagi anaknya menjabat sebagai salah satu pengawas di Bank Kalsel,” tambah Aliansyah.
Dalam empat butir tuntutan yang dibacakan di hadapan awak media, massa meminta direksi, komisaris, dan dewan pengawas Bank Kalsel mundur secara berjemaah. Mereka juga menuntut Gubernur Kalimantan Selatan membuka secara transparan aliran dana Rp21 miliar per bulan yang dinilai tidak jelas peruntukannya, sekaligus mencopot anggota keluarganya dari jabatan strategis di sejumlah lembaga daerah.
“Kalau tahun depan kasus seperti ini terulang, kami akan menagih janji Gubernur yang pernah menyatakan siap mundur bila gagal mengelola pemerintahan dengan baik. Janji itu akan kami pegang,” pungkas Aliansyah. (bin/rasyad)
