Banjarmasin, borneoinfonews.com – Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan sejak akhir tahun 2025 hingga Januari 2026 mendapat perhatian serius Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Provinsi Kalimantan Selatan terus melakukan inventarisasi serta pemantauan intensif terhadap dampak banjir, khususnya pada sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
Kepala BPTPH Provinsi Kalimantan Selatan, Lestari Fatria Wahyuni, menyampaikan bahwa petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota telah diterjunkan langsung ke lapangan. Langkah tersebut dilakukan untuk mendata secara rinci luasan lahan pertanian yang terdampak banjir sebagai dasar penanganan serta penyaluran bantuan bagi petani.
Berdasarkan hasil pendataan sepanjang tahun 2025, total lahan pertanian yang terdampak banjir di Kalimantan Selatan tercatat mencapai lebih dari 11.000 hektare. Dari luasan tersebut, sekitar 7.000 hektare di antaranya mengalami puso atau gagal panen akibat genangan air yang berkepanjangan.
Memasuki tahun 2026 hingga Januari, banjir kembali berdampak pada sektor pertanian dengan luasan terdampak sementara mencapai sekitar 1.400 hektare lebih. Namun, penetapan status puso untuk tahun 2026 masih dalam tahap pengamatan, mengingat sebagian besar tanaman berada pada fase awal pertumbuhan atau tahap tanam sehingga belum dapat ditentukan tingkat kerusakannya secara pasti.
Lestari menambahkan, BPTPH Provinsi Kalimantan Selatan terus berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan serta pemerintah kabupaten dan kota untuk mempercepat pendataan dan verifikasi lapangan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga memastikan kehadiran negara melalui penyaluran bantuan bagi petani terdampak, baik melalui dukungan APBN maupun APBD, guna menjaga keberlanjutan produksi pangan dan ketahanan pangan daerah.
