Banjarmasin – Ketua Umum Perkumpulan Dayak Keluarga Borneo, Salam SH., MH., menyatakan penolakan keras terhadap wacana penempatan institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai sikap resmi organisasi bersama seluruh anggotanya.
Dengan mengusung semboyan khas Dayak, “Adil Ka’ Talino, Bacuramin Ka’ Saruga, Basengat Ka’ Jubata. Arus! Arus! Arus!”, Salam menegaskan bahwa Polri harus tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia.
“POLRI di bawah Presiden adalah amanat Undang-Undang dan amanat reformasi. POLRI harus independen dan tidak boleh ada kepentingan politik di dalamnya,” tegas Salam.
Ia menekankan bahwa Polri merupakan alat negara yang memiliki tanggung jawab besar untuk kepentingan rakyat Indonesia, sehingga independensinya wajib dijaga.
“POLRI di bawah Presiden itu adalah harga mati,” pungkasnya.
Pernyataan ini menambah deretan suara dari berbagai elemen masyarakat yang menolak perubahan struktur kelembagaan Polri dari sistem yang berlaku saat ini.
