Koordinasi lintas kementerian dipercepat, dirjen dari ATR/BPN, ESDM, dan Transmigrasi dijadwalkan turun langsung ke Kotabaru pekan ini.
Kotabaru, borneoinfonews.com – Pemerintah pusat terus mempercepat penanganan sengketa lahan transmigrasi di Desa Bekambit, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru. Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, melakukan dialog langsung dengan warga melalui sambungan video call guna menyampaikan perkembangan penyelesaian konflik dan rencana langkah lanjutan di lapangan, Selasa (10/2/2026).
Dalam arahannya, Menteri Transmigrasi menegaskan pihaknya telah melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian ESDM serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk memastikan penanganan berjalan cepat dan terintegrasi.
Ia menyebut, keputusan awal pemerintah adalah memulihkan kembali sertifikat hak milik (SHM) milik warga transmigrasi yang sebelumnya dibatalkan.
“Kami sudah komunikasi dengan Menteri ESDM, utamanya melalui Pak Nusron. Kami juga bertemu Dirjen Minerba untuk memastikan persoalan yang terjadi. Keputusannya, insya Allah Kementerian ATR/BPN akan membatalkan SK yang telah membatalkan sertifikat hak milik Bapak-Ibu sekalian,” ujarnya dalam dialog tersebut.
Tak hanya itu, dokumen hak lain yang terbit di atas lahan yang sama juga akan ditinjau ulang apabila terbukti terjadi tumpang tindih.
“BPN akan meninjau ulang dan membatalkan segala hak pakai yang dimiliki oleh pengusaha yang melakukan penambangan,” katanya.
Sebagai langkah konkret, pemerintah akan menurunkan tim lintas kementerian ke Kabupaten Kotabaru dalam pekan yang sama. Tim tersebut terdiri dari unsur Kementerian Transmigrasi, ATR/BPN, serta ESDM di level direktur jenderal.
“Insya Allah minggu ini juga lintas kementerian akan mengirimkan para dirjen turun ke Kotabaru untuk melakukan mediasi dan memastikan agar SHM yang telah dimiliki Bapak-Ibu sekalian dikembalikan penuh,” ucapnya.
Menteri Iftitah menambahkan, penyelesaian konflik ini masuk dalam program khusus bertajuk Trans Tuntas, yang difokuskan pada percepatan penyelesaian persoalan transmigrasi di berbagai daerah.
“Saya akan pastikan tim tetap standby di sana untuk memastikan proses ini berjalan dengan baik. Salam hormat dari Bapak Presiden,” tuturnya.
Dalam percakapan tersebut, sejumlah warga menyampaikan rasa terima kasih sekaligus harapan agar janji pemulihan hak benar-benar terealisasi. Pemerintah menegaskan seluruh tindak lanjut akan ditempuh secara sistematis melalui jalur mediasi agar penyelesaian tidak berlarut-larut.
Sengketa lahan transmigrasi di Bekambit mencuat setelah beredarnya video tangis warga yang mengaku sertifikatnya dibatalkan akibat tumpang tindih dengan izin usaha pertambangan. Pemerintah kini mengambil langkah korektif melalui pemulihan SHM, pembekuan sementara aktivitas tambang, serta mediasi lintas kementerian. (bin/rasyad)
