Direktur Eksekutif WALHI Kalsel sebut Papua dan Pegunungan Meratus bukan tanah kosong
BANJARBARU, borneoinfonews.com – Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Selatan, Raden Rafiq Septian F.W, mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat, khususnya kalangan muda, dalam kegiatan nonton bareng dan diskusi film dokumenter investigatif Pesta Babi yang digelar di halaman Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, Sabtu (16/5/2026) malam.
Sebagai salah satu pemantik diskusi, Rafiq menilai film tersebut menggambarkan kondisi nyata yang terjadi di Papua, terutama terkait dampak lingkungan dan kehidupan masyarakat adat akibat kepentingan investasi dan oligarki.
“Kalau kegiatan hari ini saya cukup apresiasi terhadap orang-orang muda yang masih mau menyaksikan film Pesta Babi ini, yang menggambarkan kondisi Papua saat ini. Karena kepentingan oligarki, masyarakat adat banyak sekali yang dikorbankan dan dampak lingkungannya cukup parah,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan yang terjadi di Papua menjadi gambaran bagaimana kebijakan pemerintah kerap dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat.
“Ini sebenarnya salah satu gambaran bahwa kebijakan pemerintah tidak berpihak terhadap rakyatnya,” katanya.
Rafiq juga menyinggung kondisi Kalimantan Selatan yang dinilainya telah lebih dulu mengalami persoalan serupa akibat kerusakan lingkungan yang terus terjadi selama bertahun-tahun.
“Kalimantan Selatan sudah mengalami hal yang sama. Sudah lama Kalimantan Selatan mengalami kerusakan lingkungan sehingga bencana ekologis selalu terjadi setiap tahunnya. Ini yang perlu kita cegah dan kita suarakan bersama-sama,” lanjutnya.
Ia mengajak generasi muda untuk terus menyuarakan isu lingkungan dan mengingatkan para pemangku kebijakan agar lebih memperhatikan dampak ekologis dalam setiap pembangunan.
“Orang-orang muda harus ikut menyuarakan terkait isu lingkungan dan mengingatkan para pemangku kebijakan untuk lebih peduli terhadap lingkungan,” tegasnya.
Terkait harapannya terhadap kegiatan pemutaran film tersebut, Rafiq berharap pemerintah tidak hanya berfokus pada investasi maupun pendapatan daerah semata, tetapi juga mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat.
“Pemerintah seharusnya tidak hanya melihat dari segi investasi atau pendapatan daerah, tetapi juga harus memperhatikan masyarakat yang terdampak sehingga tidak terjadi ketimpangan ekonomi maupun kerusakan ekologis,” ucapnya.
Menurutnya, ketika bencana ekologis terjadi, masyarakat menjadi pihak yang paling merasakan dampak secara langsung.
“Ketika bencana ekologis terjadi, yang merasakan dampaknya adalah masyarakat. Pemerintah mungkin hanya meng-cover sisa-sisanya saja seperti kerusakan infrastruktur dan lainnya. Tapi dampak nyatanya ditanggung langsung oleh masyarakat,” jelasnya.
Saat disinggung mengenai kondisi Papua saat ini, Rafiq mengaku prihatin terhadap kehidupan masyarakat adat yang dinilai kurang mendapat perhatian.
“Kalau berkaitan dengan Papua saat ini sangat miris sekali. Masyarakat adat seakan tidak diakui oleh negara karena dianggap tinggal di tanah kosong,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Papua maupun Pegunungan Meratus bukanlah wilayah kosong tanpa kehidupan masyarakat adat.
“Papua dianggap tanah kosong sehingga investasi dibangun di sana tanpa melihat adanya kehidupan masyarakat adat. Ini sangat miris sekali. Dan Kalimantan Selatan sama halnya dengan Papua. Pegunungan Meratus ini bukan tanah kosong,” katanya.
“Banyak masyarakat adat yang tinggal di Pegunungan Meratus. Jadi ketika menetapkan kebijakan terhadap wilayah tersebut harus melihat masyarakat adat yang ada di sana. Maka Pegunungan Meratus bukan tanah kosong, Papua juga bukan tanah kosong,” pungkasnya. (bin/rasyad)
