JAKARTA, borneoinfonews.com – Pemerintah menargetkan perekonomian Indonesia tumbuh 6,0 persen pada 2027 melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi, mendorong pertumbuhan, dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Target tersebut disusun dengan mempertimbangkan kinerja ekonomi nasional yang tetap kuat sepanjang 2026, meski perekonomian global masih menghadapi dinamika dan ketidakpastian.
Pada semester I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,45 persen secara tahunan (year on year/yoy). Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi hingga akhir 2026 berada pada kisaran 5,6–6,0 persen.
Kemiskinan Ditarget Turun
Perbaikan ekonomi juga tercermin dari sejumlah indikator kesejahteraan masyarakat. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 4,74 persen pada Februari 2026 dari 4,76 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Tingkat kemiskinan juga turun menjadi 8,07 persen pada Maret 2026 dari 8,47 persen pada Maret 2025.
Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan pada 2027 kembali turun menjadi 6,0–6,5 persen. Sementara rasio gini ditargetkan berada pada kisaran 0,362–0,367 dan TPT sebesar 4,30–4,87 persen.
Pemerintah juga menargetkan Indeks Modal Manusia sebesar 0,575, Indeks Kesejahteraan Petani 0,8038, proporsi penciptaan lapangan kerja formal 40,81 persen, GNI per kapita USD5.800–USD5.840, serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 76,84.
Pemerintah Antisipasi Ketidakpastian Global
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan perekonomian Indonesia pada 2027 masih menghadapi situasi global yang kompleks dengan tingkat ketidakpastian tinggi.
Namun, pemerintah memiliki pengalaman dalam merespons dinamika ekonomi tersebut melalui kebijakan yang dinilai mampu mengurangi dampaknya terhadap perekonomian nasional.
“Tapi kita sudah punya pengalaman yang cukup, dan kita sudah praktekkan dalam 3 triwulan terakhir, bahwa kita, pemerintah, bisa mengeluarkan respon kebijakan yang cukup baik, yang bisa mengurangi dampak ketidakpastian global terhadap perekonomian Indonesia,” ujar Purbaya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (14/8/2026).
RAPBN 2027 Bawa Tema Pertumbuhan
RAPBN Tahun Anggaran 2027 mengusung tema “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat”.
Pemerintah merancang RAPBN tersebut sebagai instrumen fiskal yang adaptif, kredibel, produktif, dan berkelanjutan. Kebijakan fiskal diarahkan untuk mendorong investasi, meningkatkan produktivitas, memperkuat pembangunan sumber daya manusia, serta mempercepat industrialisasi dan hilirisasi.
Asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2027 mencakup pertumbuhan ekonomi 6,0 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar Rp17.500 per dolar AS, suku bunga SBN 10 tahun 6,9 persen, ICP 75 dolar AS per barel, lifting minyak 610 ribu barel per hari, dan lifting gas 954 ribu barel setara minyak per hari.
Pendapatan Negara Rp3.426 Triliun
Pendapatan negara dalam RAPBN 2027 ditargetkan mencapai Rp3.426,0 triliun atau tumbuh 6,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Target tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan Rp2.908,0 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp517,4 triliun, dan penerimaan hibah Rp0,7 triliun.
Pemerintah akan memperkuat penerimaan perpajakan melalui reformasi perpajakan, peningkatan kepatuhan, perluasan basis pajak, pengawasan berbasis risiko, serta pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi.
Sementara itu, PNBP akan diperkuat melalui peningkatan tata kelola sumber daya alam, optimalisasi penerimaan dari kekayaan negara yang dipisahkan, peningkatan produktivitas aset negara, serta peningkatan kualitas layanan kementerian/lembaga dan badan layanan umum.
Belanja Negara Capai Rp4.097 Triliun
Belanja negara dalam RAPBN 2027 direncanakan mencapai Rp4.097,2 triliun, meningkat 3,9 persen.
Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp3.362,2 triliun dan Transfer ke Daerah Rp735,0 triliun.
Belanja Pemerintah Pusat mencakup Belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp1.504,7 triliun dan Belanja non-Kementerian/Lembaga Rp1.857,5 triliun.
Belanja negara akan diarahkan pada belanja berkualitas dan efisiensi, penguatan infrastruktur sektor strategis, penajaman akurasi data penerima subsidi dan bantuan sosial, serta penguatan sinergi fiskal pusat dan daerah.
Delapan Program Jadi Fokus
Kebijakan fiskal RAPBN 2027 juga diarahkan untuk mendukung delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).
Kedelapan klaster tersebut meliputi kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana; ekonomi kerakyatan dan desa; serta penurunan kemiskinan.
“Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansi walaupun tidak besar sekali. Tapi yang jelas dari pemerintah akan ada dorongan kepada perekonomian,” jelas Purbaya.
Defisit Dijaga 2,40 Persen
Defisit anggaran RAPBN 2027 ditetapkan sebesar Rp671,2 triliun atau 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Pemerintah akan menerapkan kebijakan pembiayaan secara hati-hati melalui kombinasi pembiayaan utang dan nonutang dengan mempertimbangkan biaya, risiko, serta manfaat jangka panjang.
Pembiayaan akan ditempuh melalui pendalaman pasar keuangan domestik, perluasan basis investor, diversifikasi penerbitan obligasi global, fleksibilitas pengelolaan kas negara, serta pengembangan pembiayaan inovatif.
Dengan postur tersebut, pemerintah tetap merancang RAPBN 2027 secara ekspansif untuk memberikan dorongan terhadap perekonomian sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal.
(bin)
