Penanganan perkara diserahkan kepada Bareskrim Polri. Pemerintah meminta penyidikan berjalan objektif, profesional, transparan, dan tanpa intervensi politik.
JAKARTA, borneoinfonews.com – Pemerintah memastikan tidak akan membentuk satuan tugas (satgas) maupun tim khusus untuk menangani kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya. Proses hukum sepenuhnya diserahkan kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan hal tersebut melalui keterangan resmi, Senin (9/11/2026). Ia menegaskan pemerintah memberikan kepercayaan kepada penyidik kepolisian untuk mengusut perkara secara profesional dan transparan.
Menurut Yusril, keputusan tersebut bertujuan memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai norma yang berlaku tanpa intervensi politik. Presiden juga disebut telah memberikan arahan agar penyidikan dilakukan secara objektif dan tanpa pandang bulu.
Selain mendalami dugaan penyadapan ilegal, penyidik Bareskrim Polri membuka peluang untuk mengusut kemungkinan tindak pidana lain, termasuk dugaan makar sebagaimana diatur dalam Pasal 191, Pasal 192, dan Pasal 193 KUHP.
Saat ini, penyidikan disebut masih berlangsung melalui pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi, serta permintaan keterangan ahli. Sementara itu, penjelasan mengenai perkembangan teknis perkara dan kemungkinan pengungkapan substansi penyadapan kepada publik diserahkan kepada Bareskrim Polri.
(borneoinfonews/rasyad)
