Paris, borneoinfonews.com – Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan pembangunan media yang berlandaskan pluralisme, kesetaraan gender, serta keselamatan jurnalis perempuan.
Pernyataan ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Dirjen KPM) Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, saat menghadiri Sidang Biro Intergovernmental Council of International Programme for the Development of Communication (IPDC) ke-69 yang digelar di Paris, Prancis, Kamis (19/6/2025).
“Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, adalah mantan jurnalis perempuan yang sangat peduli terhadap isu-isu gender, khususnya keselamatan dan perlindungan jurnalis perempuan,” ujar Fifi Aleyda.
Indonesia, lanjut Fifi, memperkuat komitmen tersebut lewat posisi strategisnya sebagai Wakil Ketua IPDC Regional IV Asia-Pasifik untuk periode 2023–2027. Posisi ini berada di bawah naungan UNESCO, yang fokus pada pengembangan komunikasi dan informasi.
Sebagai Wakil Ketua, Indonesia berperan aktif dalam memberikan tinjauan dan evaluasi terhadap puluhan proposal proyek di sektor informasi dan media yang diajukan untuk mendapatkan pendanaan dari IPDC UNESCO.
“Indonesia telah menjalankan tugasnya dengan menelaah 89 proposal proyek, ditambah satu proposal susulan dari Mauritius, yang diterima Sekretariat IPDC per 18 Mei 2025,” kata Fifi.
Menurutnya, salah satu fokus utama dalam evaluasi tersebut adalah memastikan bahwa proyek-proyek yang didanai benar-benar mendukung prinsip perlindungan jurnalis dan hak media, termasuk memperhatikan keselamatan jurnalis perempuan dari komunitas adat.
“Indonesia perlu menyampaikan pandangan kritis terhadap proposal pembangunan media yang akan memperoleh pendanaan IPDC tahun 2025,” tegasnya.
Keaktifan Indonesia dalam IPDC UNESCO, kata Fifi, tidak hanya mencerminkan kepemimpinan di sektor komunikasi global, tetapi juga komitmen nyata dalam memperkuat pluralisme media dan kesetaraan gender, serta memastikan suara negara berkembang mendapat tempat dalam percaturan global.
Sidang IPDC ke-69 ini juga dinilai menjadi momentum penting untuk mengawal transparansi dan efektivitas pendanaan proyek media UNESCO tahun 2025.
