JAKARTA, Borneoinfonews.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pemberantasan tambang ilegal merupakan bentuk nyata komitmen Presiden RI Prabowo Subianto dalam memberantas kejahatan ekonomi yang merugikan negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Yusril melalui keterangan resmi, Jumat (15/8/2025). Menurutnya, tantangan hukum di Indonesia kini tidak hanya sebatas narkoba atau judi daring, tetapi merambah ke tindak kejahatan ekonomi, termasuk sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan.
“Ini satu hal yang sudah dibahas beberapa kali dalam kesempatan sebelumnya, yaitu keinginan Presiden untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu,” ujar Yusril.
Langkah Tegas Pemerintah
Dalam upaya memberantas kejahatan ekonomi, Yusril menyebut pemerintah telah mengambil sejumlah langkah konkret, mulai dari pencabutan izin, pembatalan hak guna usaha (HGU) yang tidak dimanfaatkan, hingga penertiban lahan-lahan yang terbengkalai.
“Semua yang dilakukan ini berdasarkan aturan yang berlaku, termasuk dalam pengelolaan kehutanan dan pertambangan,” jelasnya.
Khusus di sektor pertambangan, Yusril menegaskan bahwa aktivitas tambang ilegal dilarang keras karena merugikan negara. Apabila izin palsu, kadaluwarsa, atau tidak sesuai ketentuan, pemerintah akan mengambil langkah hukum tegas terhadap pelaku.
“Tambang ilegal sama sekali tidak membawa manfaat bagi rakyat. Bahkan hasilnya sering diekspor, dan uangnya disimpan di luar negeri,” tegas Yusril.
Prabowo Targetkan Rp300 Triliun Kekayaan Negara Diselamatkan
Sejalan dengan hal itu, dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI di Jakarta, Jumat (15/8/2025), Presiden Prabowo Subianto menyatakan tekadnya untuk menertibkan 1.063 titik tambang ilegal yang saat ini terdeteksi di Indonesia.
“Kita akan tertibkan tambang-tambang yang melanggar aturan. Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal,” kata Prabowo.
Presiden menegaskan, langkah ini penting untuk menyelamatkan kekayaan negara yang diperkirakan mencapai Rp300 triliun agar benar-benar bermanfaat untuk rakyat Indonesia.(bin/ip)
