Jakarta, Borneoinfonews.com – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan berencana melakukan pengawasan dan penegakan hukum berbasis elektronik di seluruh unit jembatan timbang (UPPKB) guna memberantas kendaraan over dimension over loading (ODOL) dan menekan praktik pungutan liar (pungli).
Langkah ini disampaikan langsung oleh Dirjen Perhubungan Darat, Aan Suhanan, saat menjadi narasumber pada kegiatan Press Background bertema “Keselamatan Sebagai Prioritas Utama Transportasi” di Kantor Pusat Kemenhub, Kamis (21/8/2028).
“Unit jembatan timbang adalah gerbang utama penegakan hukum ODOL. Namun fungsinya belum optimal. Modernisasi dan SOP baru akan kami siapkan agar proses pengawasan lebih mudah dan transparan,” ujar Aan.
Teknologi Canggih: WIM, Tanpa Berhenti, Data Langsung Online
Untuk mewujudkan hal itu, Kemenhub akan mengadopsi teknologi Weigh In Motion (WIM) di setiap jembatan timbang. Teknologi ini memungkinkan kendaraan ditimbang secara dinamis tanpa harus berhenti, dan hasilnya langsung terkirim secara digital real time.
“Dengan WIM, interaksi antara sopir dan petugas akan berkurang drastis, sehingga peluang pungli bisa ditekan,” jelas Aan.
Modernisasi ini juga akan disertai Standard Operation Procedure (SOP) baru agar proses penindakan lebih efektif, efisien, dan terstandardisasi.
Kenapa Harus Elektronik? Data Ini Mengungkap Jawabannya
Hingga kini, fungsi jembatan timbang dinilai belum optimal. Data menunjukkan hanya 3% kendaraan angkutan barang yang masuk ke jembatan timbang dibanding total Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR) kendaraan angkutan barang secara nasional.
Selain itu, praktik pungli di lapangan menjadi salah satu keluhan utama para pengemudi truk. Dengan sistem digital ini, pungli yang merugikan sopir diharapkan segera berakhir.
“Kami ingin hadirkan sistem yang transparan agar pengemudi tidak terbebani dan keselamatan jalan tetap terjaga,” pungkas Aan.
(bin/ip)
