JAKARTA, borneoinfonews.com – Pemerintah merencanakan anggaran belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Angka tersebut meningkat dibandingkan APBN 2026 yang mencapai Rp3.842,7 triliun.
Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan rencana tersebut dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Delapan Program Jadi Prioritas
Prabowo mengatakan belanja negara 2027 akan diarahkan untuk mendukung delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).
Kedelapan program tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur serta perumahan dan ketahanan bencana.
Selain itu, pemerintah memprioritaskan penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa serta penurunan kemiskinan.
“Delapan prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi,” ujar Prabowo.
Pendapatan Negara Naik
Untuk mendukung belanja negara tersebut, pemerintah menargetkan pendapatan negara dalam RAPBN 2027 sebesar Rp3.426 triliun.
Target tersebut meningkat dari pendapatan negara dalam APBN 2026 sebesar Rp3.153,6 triliun.
Dengan kenaikan pendapatan tersebut, pemerintah memperkirakan defisit fiskal tetap terkendali. Dalam RAPBN 2027, defisit diproyeksikan sebesar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Pemerintah juga merencanakan pembiayaan sebesar Rp671,2 triliun. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan rencana pembiayaan APBN 2026 sebesar Rp689,1 triliun dengan defisit 2,68 persen terhadap PDB.
APBN Dorong Transformasi Ekonomi
Prabowo menilai struktur RAPBN 2027 selaras dengan arah kebijakan pemerintah untuk menjaga APBN tetap ekspansif, namun tetap kolaboratif, terarah, dan terukur.
Menurutnya, kebijakan tersebut diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
RAPBN 2027 juga diharapkan memperkuat transformasi ekonomi menuju aktivitas yang memiliki nilai tambah tinggi. Pemerintah turut menargetkan peningkatan keandalan program perlindungan sosial serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Perlindungan Sosial Diperkuat
Pemerintah juga akan memperkuat dukungan bagi kelompok masyarakat yang dinilai memiliki peran penting dalam perekonomian, termasuk petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja rentan.
“Pendapatan negara didorong lebih optimal. Kebocoran penerimaan harus diminimalisasi, efisiensi belanja terus dilanjutkan. Perlindungan sosial didorong semakin tepat sasaran, serta pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan terus dikembangkan,” jelas Prabowo.
(bin/ip)
