OJK Minta Bank Tindak 39.923 Rekening Terindikasi Judol

OJK meminta perbankan menindaklanjuti puluhan ribu rekening yang terindikasi digunakan untuk judi online.

Jumlah rekening meningkat dari 38.796 menjadi 39.923 hingga November 2026. Perbankan diminta melakukan pemeriksaan mendalam dan pemblokiran.

JAKARTA, borneoinfonews.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan memperketat pengawasan dan menindaklanjuti 39.923 rekening yang terindikasi digunakan untuk aktivitas judi online (judol). Jumlah tersebut meningkat dibandingkan data sebelumnya yang mencapai 38.796 rekening.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan pihaknya telah meminta perbankan melakukan enhanced due diligence (EDD) atau pemeriksaan lebih mendalam, serta pemblokiran terhadap rekening yang terindikasi berkaitan dengan perjudian daring.

“OJK telah meminta perbankan untuk melakukan enhanced due diligence (EDD) dan/atau pemblokiran atas kurang lebih 39.923 rekening yang sebelumnya tercatat sebesar 38.796 rekening yang terindikasi melakukan aktivitas perjudian daring,” ujar Dian dalam konferensi pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB Oktober 2026 secara daring, Kamis (5/11/2026).

Menurut Dian, pemberantasan judi online tidak cukup hanya melalui penindakan terhadap penyelenggara dan pelaku perjudian. Pemutusan aliran dana melalui sistem perbankan juga menjadi langkah penting untuk mempersempit ruang gerak praktik ilegal tersebut.

OJK juga meminta perbankan menelusuri rekening yang memiliki kesesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan identitas pihak yang terindikasi melakukan aktivitas perjudian daring. Rekening-rekening tersebut menjadi sasaran pemeriksaan dan tindak lanjut, termasuk kemungkinan penutupan sesuai hasil pemeriksaan.

Dian menjelaskan, data rekening tersebut bersumber dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), yang kemudian digunakan OJK sebagai dasar untuk meminta perbankan melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Melalui koordinasi dengan perbankan dan kementerian terkait, OJK berupaya mencegah sistem keuangan dimanfaatkan sebagai sarana transaksi perjudian daring. Langkah ini diharapkan dapat menghambat aliran dana sekaligus mempersempit jalur pendanaan praktik judi online di Indonesia.

(borneoinfonews/ip)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *