Kampanye bersepeda sejauh 19 kilometer di Banjarbaru, WALHI mendesak forum iklim PBB menghasilkan aksi nyata dan mengakui hak masyarakat adat serta komunitas lokal.
BANJARBARU, borneoinfonews.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Selatan mengingatkan agar Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP 31) di Antalya, Turki, tidak menjadi ajang greenwashing atau pencitraan hijau oleh pemangku kebijakan maupun korporasi. Pesan tersebut disuarakan melalui kampanye bersepeda keliling Kota Banjarbaru, Senin (9/11/2026).
Aksi yang diikuti 15 orang itu menempuh jarak sekitar 19 kilometer dengan enam titik perhentian. Kampanye tersebut menjadi bentuk respons WALHI Kalsel terhadap penyelenggaraan COP 31 pada 9–20 November 2026. Mereka mendorong agar forum iklim internasional itu benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat dan keberlangsungan kehidupan, bukan menjadi ruang untuk melanggengkan keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam.
WALHI juga menekankan pentingnya pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat serta komunitas lokal. Kelompok masyarakat tersebut dinilai berada di garis depan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan melalui kearifan dan pengetahuan lokal. Karena itu, pemerintah Indonesia didesak mempercepat pengakuan serta membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat adat dan komunitas lokal.
Menurut WALHI Kalsel, satu dekade setelah penandatanganan Perjanjian Paris 2015, komitmen iklim belum memberikan dampak nyata yang memadai bagi masyarakat di tingkat tapak. Sementara itu, bencana ekologis dan kerusakan lingkungan terus terjadi, termasuk di Kalimantan Selatan. Banjir besar pada 2021, misalnya, berdasarkan data Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalsel, berdampak terhadap 176.290 kepala keluarga atau 633.723 jiwa, menyebabkan 135.656 orang mengungsi, 123.410 rumah terendam, serta 46 orang meninggal dunia. Kerugian ditaksir mencapai Rp1,349 triliun.
Tekanan ekologis juga terlihat dari kebakaran hutan dan lahan sepanjang 2026. Data BPBD Kalsel yang dikutip WALHI mencatat luas lahan terdampak mencapai 27.202,97 hektare selama 1 Januari hingga 14 Oktober 2026. Sementara itu, data Nusantara Atlas memperkirakan luas hutan dan lahan terbakar sejak Januari hingga Oktober mencapai 134.359 hektare. WALHI turut menyoroti potensi dampak kesehatan akibat kabut asap, termasuk perkiraan sekitar 80 ribu warga berisiko mengalami ISPA dengan kerugian kesehatan mencapai Rp430 miliar.
WALHI Kalsel menilai rangkaian bencana tersebut harus menjadi momentum untuk mengevaluasi tata kelola sumber daya alam dan aktivitas industri ekstraktif. Mereka berharap COP 31 tidak berhenti pada kesepakatan antarelite, tetapi memastikan perlindungan menyeluruh terhadap ekosistem dan masyarakat yang bergantung padanya.
(borneoinfonews/sp)
