Sidang KKEP Polri menyatakan perbuatannya tercela terkait dugaan penyalahgunaan akses perangkat teknologi untuk penyadapan.
JAKARTA, borneoinfonews.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Pol Ahrie Sontha dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), Selasa (10/11/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.
Putusan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran saat Ahrie menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kabagmonrobinoknal Bareskrim Polri. Ia diduga menyalahgunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, menjelaskan bahwa sidang tersebut memeriksa dugaan pelanggaran oleh personel berinisial AS. Dalam keterangannya kepada awak media, Johnny mengatakan, “Dalam persidangan dugaan pelanggaran yang diperiksa berkaitan dengan perbuatan terduga pelanggar AS saat menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas Kabagmonrobinoknal Bareskrim Polri, yaitu terduga menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur.”
Dari hasil persidangan, KKEP menjatuhkan dua jenis sanksi kepada AS. “Dalam sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap terduga pelanggar AS diputuskan yang pertama, sanksi yang bersifat etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif yaitu pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polri,” ujar Johnny.
Meski demikian, AS telah menyatakan banding atas putusan tersebut. Johnny menegaskan bahwa pengajuan banding merupakan hak terduga pelanggar dan akan diproses melalui mekanisme yang berlaku. “Terduga pelanggar AS sesuai dengan haknya telah menanggapi keputusan sidang, telah menyatakan banding. Nanti ada proses,” katanya.
Johnny juga memastikan proses penegakan kode etik di lingkungan Polri tetap berjalan secara transparan dan akuntabel. “Polri memastikan setiap proses penegakan kode etik dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum,” tegasnya. Ia menambahkan, sejumlah terduga pelanggar lainnya telah dijadwalkan mengikuti sidang kode etik pada jadwal berikutnya.
(borneoinfonews/kk)
