Sumedang, borneoinfonews.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa anggaran kegiatan retret kepala daerah gelombang II yang dilaksanakan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, tidak melebihi Rp500 juta.
“Saya pastikan tidak lebih dari Rp500 juta untuk keseluruhan acara, dari awal hingga akhir. Angkanya jauh di bawah retret gelombang pertama (Rp13 miliar), karena banyak efisiensi, termasuk pemanfaatan aset Kemendagri,” ujar Bima dalam keterangan resminya, Senin (23/6/2025).
Bima menjelaskan bahwa efisiensi dilakukan secara signifikan dibandingkan dengan retret gelombang I di Magelang. Salah satunya, dari sisi jumlah peserta yang turun drastis.
“Jika sebelumnya peserta mencapai 1.000 orang, kali ini hanya 84 kepala daerah, sehingga pengeluaran, terutama untuk konsumsi, bisa ditekan secara signifikan,” jelasnya.
Penghematan juga dilakukan dari sisi fasilitas dan seremoni. Retret menggunakan sarana yang tersedia di IPDN, tanpa menyewa venue eksternal. Acara penutupan juga dirancang sederhana, tanpa kehadiran Presiden RI.
“Tamu yang hadir terbatas. Penutupan acara dilakukan sederhana dan tidak mengundang banyak pihak,” tambah Bima.
Terkait pendanaan, Bima menegaskan bahwa seluruh anggaran retret ditanggung oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kecuali biaya perjalanan yang dibebankan pada masing-masing peserta melalui alokasi APBD daerah.
“Biaya perjalanan ditanggung oleh peserta melalui APBD daerah masing-masing. Selebihnya ditanggung Kemendagri,” ujarnya.
Untuk materi retret, menurut Bima, tetap mengusung tiga pokok substansi utama yang sama seperti gelombang pertama:
- Pemahaman tugas pokok kepala daerah
- Penjabaran visi besar Presiden melalui program Astacita
- Penguatan antikorupsi dan wawasan kebangsaan dari Lemhannas
Namun demikian, terdapat penyesuaian konteks dan isu terkini dalam penyampaian materi.
“Kini konteksnya sudah berbeda. Ada dinamika global seperti konflik Iran-Israel, kebijakan kontroversial dari Trump, hingga program domestik seperti makan bergizi gratis dan koordinasi dana desa (kopdes) yang juga menjadi bahan diskusi,” terang Bima.
Retret kepala daerah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menyatukan pemahaman dan arah kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus memperkuat integritas serta komitmen pelayanan publik di tingkat daerah.
