BANJARBARU, borneoinfonews.com – Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Muhammad Syarifuddin menyampaikan arahan strategis dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Banjir, Cuaca Ekstrem, dan Tanah Longsor yang digelar secara virtual dari Command Center Pemprov Kalsel, Selasa (30/12/2025).
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi landasan utama seluruh kebijakan dan langkah penanganan bencana.
“Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi (Salus Populi Suprema Lex Esto). Ego sektoral antarinstansi harus dibuang demi penanganan yang cepat dan tepat,” tegas Sekda saat membacakan arahan Gubernur.
Gubernur menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi cepat dan menyeluruh terhadap banjir dan banjir bandang yang terjadi pada 27 Desember 2025. Evaluasi meliputi kecepatan evakuasi, distribusi bantuan, hingga memastikan tidak ada warga yang terisolasi tanpa dukungan logistik.
Selain itu, pemetaan fasilitas dan infrastruktur terdampak diminta segera dilakukan sebagai dasar percepatan pemulihan pascabencana.
Berdasarkan data sementara, bencana tersebut berdampak pada delapan daerah, yakni Kabupaten Balangan, Banjar, Tabalong, Hulu Sungai Tengah (HST), Hulu Sungai Selatan (HSS), Hulu Sungai Utara (HSU), Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Tanah Laut.
Tercatat sebanyak 16.999 kepala keluarga atau 50.585 jiwa terdampak, dengan 1.166 jiwa mengungsi. Sebanyak 7.431 rumah terendam, 14 rumah rusak, serta puluhan fasilitas publik ikut terdampak, terdiri dari 33 sekolah, 30 rumah ibadah, 4 fasilitas kesehatan, 20 fasilitas umum, dan 2 pasar.
Gubernur secara khusus memerintahkan daerah yang telah menetapkan status siaga darurat, yakni Banjarbaru, Banjar, HST, HSU, dan Balangan, untuk mengaktifkan posko komando 24 jam dengan kesiapan personel penuh.
“Daerah lain tetap siaga dan segera menetapkan status darurat apabila kondisi memburuk. Seluruh peralatan evakuasi harus sudah berada di titik rawan,” ujarnya.
Mengacu pada data BMKG, seluruh kepala daerah diminta memantau peringatan dini cuaca secara berkala. Gubernur juga menekankan pengawasan ketat terhadap debit sungai utama seperti Barito, Martapura, Riam Kiwa, Balangan, Tabalong, dan Amandit, mengingat pengalaman banjir besar Kalimantan Selatan pada Januari 2021.
Selain itu, ketersediaan logistik pangan minimal untuk dua minggu ke depan wajib dipastikan, sementara Dinas Kesehatan diminta menyiagakan obat-obatan dan tim medis keliling guna mengantisipasi penyakit pascabanjir.
“Seluruh informasi kebencanaan harus disampaikan melalui satu pintu, yakni BPBD, untuk menghindari hoaks,” pungkasnya. (bin/mck)
