Mendagri menilai tingginya biaya politik menjadi salah satu akar persoalan korupsi di tingkat daerah.
JAKARTA, borneoinfonews.com – Fenomena kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) dinilai bukan sekadar persoalan individu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut ada masalah mendasar dalam sistem politik, khususnya pada mekanisme Pilkada langsung.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito usai menghadiri rapat kerja bersama DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026).
Ia menilai sistem pemilihan kepala daerah secara langsung memang memiliki sisi positif, namun juga menimbulkan persoalan serius, terutama terkait tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan kandidat.
Menurutnya, besarnya biaya kontestasi tersebut membuka peluang terjadinya praktik korupsi, terutama untuk mengembalikan modal politik setelah terpilih.
Tito menegaskan bahwa fenomena korupsi di daerah bukan sekadar kasus individual, melainkan mencerminkan persoalan mendasar dalam sistem rekrutmen politik, termasuk aspek kesejahteraan, moral, dan integritas pejabat publik.
Hal ini terlihat dari rentetan kasus korupsi yang terjadi dalam waktu singkat, termasuk kasus yang menjerat Gatut Sunu Wibowo sebagai Bupati Tulungagung.
Ia juga menilai mekanisme Pilkada langsung belum tentu mampu menjamin terpilihnya pemimpin yang berkualitas dan berintegritas.
“Mungkin ada hubungannya dengan mekanisme rekrutmen pilkada langsung yang ternyata tidak menjamin menghasilkan pemimpin yang bagus. Ada pemimpin yang bagus, ada juga yang begini,” ujar Tito Karnavian.
“Ada problema dasar. Mungkin salah satunya adalah salah mekanisme rekrutmen yang selama ini digunakan,” tegasnya.
Tito menyatakan perlu adanya kajian mendalam terhadap efektivitas mekanisme Pilkada saat ini guna menekan angka korupsi di tingkat pemerintah daerah serta menghadirkan pemimpin yang lebih berintegritas di masa mendatang. (bin/ip)
