Forum Konsultasi Publik DKP3 Balangan bahas ancaman alih fungsi lahan dan penguatan LP2B untuk ketahanan pangan daerah.
BALANGAN, borneoinfonews.com – Ancaman alih fungsi lahan pertanian menjadi perhatian utama dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) di Aula DKP3, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Rabu (17/6/2026). Forum ini membahas penguatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagai upaya menjaga lahan produktif di daerah.
DKP3 Balangan menyoroti pentingnya perlindungan lahan pertanian agar tidak beralih fungsi menjadi kawasan permukiman, industri, maupun penggunaan lain yang dapat mengurangi produksi pangan daerah. Selain itu, forum juga membahas tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2025.
Sekretaris DKP3 Kabupaten Balangan, Syahridha Elyani, menegaskan perlindungan lahan pertanian harus menjadi perhatian bersama. Ia menyebut sebagian lahan sawah masih berpotensi beralih fungsi sehingga perlu kebijakan penguatan LP2B.
“Lahan sawah masih ada, tetapi sebagian berpotensi beralih fungsi. Karena itu, kami perlu memperkuat kebijakan perlindungan melalui Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,” ujarnya.
Syahridha menjelaskan LP2B merupakan lahan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dipertahankan secara berkelanjutan demi mendukung ketahanan pangan daerah. Ia juga menegaskan aturan tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Selanjutnya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Balangan, Muhammad Nor, menegaskan pemerintah daerah berkomitmen memperkuat sektor pertanian melalui kebijakan yang berpihak pada petani. Ia mengajak seluruh pihak membangun sinergi untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.
“Sinergi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha sangat penting untuk mewujudkan kedaulatan pangan yang mandiri dan berkelanjutan,” katanya.
Ia juga meminta peserta forum memberikan masukan dan saran konstruktif untuk menyempurnakan program kerja tahun 2026. Menurutnya, aspirasi masyarakat menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan sektor pertanian.
Melalui forum ini, Pemkab Balangan mendorong perlindungan lahan pertanian berjalan lebih efektif. Pemerintah berharap keberlanjutan produksi pangan tetap terjaga sekaligus memperkuat kesejahteraan petani di masa mendatang. (bin/ip)
