BALANGAN, borneoinfonews.com – Pemerintah Kabupaten Balangan mempercepat digitalisasi pengelolaan keuangan daerah melalui penerapan Integrated Employee Expenditure Information System (INEXIS). Sistem ini mengintegrasikan pengelolaan data belanja pegawai untuk meningkatkan akurasi, efisiensi, dan keamanan pembayaran.
INEXIS telah diterapkan secara penuh sejak 6 Januari 2025 sebagai bagian dari strategi modernisasi manajemen keuangan daerah. Sistem tersebut menyederhanakan pengelolaan data belanja pegawai sekaligus mendukung penerapan transaksi keuangan non-tunai dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Kepala Bidang Perbendaharaan BPKPAD Kabupaten Balangan, Mustakim, Rabu (19/8/2026), mengatakan INEXIS dikembangkan untuk mengurangi kesalahan manusia dan memastikan ketepatan pembayaran kepada pegawai. Sistem tersebut juga dirancang untuk mencegah kecurangan serta penyalahgunaan data operasional.
“Tujuannya untuk mengurangi kesalahan manusia dan memastikan ketepatan besaran uang yang dibayarkan kepada pegawai setiap bulan,” katanya. Menurutnya, penerapan INEXIS merupakan tindak lanjut Peraturan Bupati Balangan Nomor 109 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
Salah satu pembaruan utama INEXIS ialah integrasi data gaji dan tunjangan dengan data kepegawaian. Sistem ini juga mengurangi pekerjaan manual, meningkatkan transparansi data, serta menyediakan fitur analitik untuk memantau arus kas dan tren pembayaran secara real-time.
“Dalam aspek perencanaan, sistem memungkinkan analisis untuk mengidentifikasi pengeluaran yang tidak efisien, mencegah potensi kerugian, serta memperhitungkan kebutuhan anggaran belanja pegawai tahun berikutnya secara lebih presisi dan akurat,” jelasnya.
Sejak diterapkan secara penuh, INEXIS telah digunakan seluruh 32 SKPD dengan 3.786 ASN tercatat dalam sistem. Pengelolaan data kepegawaian, penggajian hingga pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dilakukan secara terintegrasi. Data payroll juga dikirim otomatis ke KSP Bank Kalsel sehingga proses input manual dapat dihilangkan dan rekapitulasi belanja pegawai menjadi lebih akurat untuk mendukung pembayaran, pelaporan, serta perencanaan anggaran daerah.
