BPGMN disiapkan untuk memperkuat pengelolaan gambut dan mangrove, dengan melibatkan ilmuwan, pemetaan, kearifan lokal hingga masyarakat desa dalam pencegahan karhutla.
JAKARTA, borneoinfonews.com – Penanganan kebakaran lahan gambut mulai diarahkan ke pendekatan yang lebih berbasis ilmu pengetahuan. Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) setelah berdiskusi dengan sejumlah ilmuwan dan akademisi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Pembentukan badan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pengelolaan gambut sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di kawasan gambut.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan Presiden ingin kebijakan pengelolaan gambut ditopang riset dan pengetahuan para ilmuwan.
“Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting,” ujar Brian.
Menurut Brian, keberadaan satu lembaga khusus akan memudahkan pengelolaan data serta berbagai perizinan. Langkah itu juga diharapkan memperkuat upaya pencegahan kebakaran.
Ilmuwan dan Pemetaan Dilibatkan
Presiden mengarahkan agar BPGMN mendapat dukungan ilmuwan dan saintis. Pengelolaan gambut juga akan ditopang pemetaan yang lebih komprehensif.
Pemetaan tersebut diarahkan untuk mengetahui karakteristik dan potensi setiap kawasan. Data itu nantinya dapat menjadi dasar menentukan lahan yang sesuai untuk budidaya tanaman, perikanan maupun pemanfaatan lainnya.
Pendekatan tersebut diharapkan membuat pemanfaatan gambut tidak mengabaikan karakteristik ekosistem dan kebutuhan perlindungannya.
Selain hasil penelitian, pemerintah juga akan mempertimbangkan praktik baik serta kearifan lokal yang berkembang di masyarakat.
“Berbagai pengetahuan dan praktik-praktik baik kearifan lokal itu Bapak Presiden menyampaikan agar bisa digunakan sebagai referensi utama,” kata Brian.
MPA Jadi Bagian Pencegahan
Penanganan karhutla juga akan diperkuat dari tingkat desa melalui masyarakat yang berada paling dekat dengan kawasan rawan kebakaran.
Presiden mendorong penguatan peran Masyarakat Peduli Api (MPA). Berdasarkan kajian yang disampaikan para ahli, masyarakat di sekitar lokasi kebakaran memiliki posisi penting dalam melakukan respons awal secara cepat.
Sejumlah praktik teknis juga dibahas dalam pertemuan tersebut. Di antaranya penggunaan pompa untuk mempercepat penanganan serta perhitungan efektivitas pemadaman melalui udara.
“Tadi juga beberapa praktik baik disampaikan oleh para ilmuwan seperti membangun pompa yang cepat, bagaimana hitungan ketika penanganan dilakukan melalui udara dan sebagainya,” ujar Brian.
Berbagai kajian tersebut akan menjadi bahan bagi badan yang akan dibentuk.
Edukasi Gambut Masuk Sekolah
Upaya pencegahan juga tidak hanya menyasar lapangan. Edukasi mengenai perlindungan gambut dan pencegahan kebakaran turut menjadi perhatian.
Pemerintah membahas kemungkinan penguatan materi tersebut melalui sekolah dan pengembangan kurikulum.
Brian mengatakan Presiden meminta riset, penelitian, dan kajian mengenai gambut terus dikembangkan agar kebijakan pengelolaan kawasan memiliki dasar pengetahuan yang kuat.
Menurut data yang disampaikan Brian, Indonesia memiliki lebih dari 33 juta hektare lahan gambut.
Kawasan tersebut dinilai tetap memiliki potensi untuk dimanfaatkan. Namun, pengelolaannya perlu berjalan bersama dengan upaya pencegahan kebakaran.
“Intinya ke depan lahan gambut di Indonesia yang jumlahnya lebih dari 33 juta hektare itu bisa dioptimalkan, bisa dimanfaatkan. Di satu sisi dia memproduksi sesuatu yang cocok tetapi di sisi lain yang jauh lebih penting adalah dengan adanya pengelolaan maka pencegahan itu bisa dilakukan dengan lebih baik,” tandas Brian.
Dengan pembentukan BPGMN, pemerintah menyiapkan pendekatan yang menggabungkan riset, pemetaan, kearifan lokal dan peran masyarakat untuk memperkuat pengelolaan serta pencegahan karhutla di kawasan gambut.
(bin/ip)
