Jakarta, borneoinfonews.com – Pemerintah terus mendorong percepatan pemerataan konektivitas digital nasional dengan meluncurkan program internet tetap berkecepatan hingga 100 Mbps, terutama untuk wilayah yang belum terjangkau jaringan serat optik, termasuk sekolah, puskesmas, kantor desa, dan rumah tangga.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menyampaikan bahwa program ini akan difasilitasi melalui alokasi spektrum baru dan penerapan skema jaringan terbuka (open access), guna memastikan keterlibatan berbagai pihak dan ketersediaan layanan internet dengan harga terjangkau.
“Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam pidato pelantikannya, Presiden Prabowo Subianto secara berulang menekankan pentingnya digitalisasi untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat,” ujar Meutya saat audiensi dengan pimpinan Telkom, Telkomsel, Indosat, dan XL Smart di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Kamis (12/6/2025).
Kebijakan ini dinilai strategis untuk membuka akses internet tetap di area-area blank spot dan memperkuat fasilitas layanan publik, seperti:
- 86% sekolah (190.000 unit) belum memiliki akses internet tetap
- 75% puskesmas (7.800 unit) belum terkoneksi
- 32.000 kantor desa masih berada di zona tanpa jaringan
- Penetrasi fixed broadband nasional baru mencapai 21,31% dari total rumah tangga
Data tersebut dirilis oleh Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi sebagai dasar kebijakan.
Meutya menekankan bahwa alokasi spektrum baru akan dilakukan secara transparan dan bahwa skema open access akan memastikan infrastruktur bisa digunakan bersama oleh berbagai penyelenggara jaringan tetap, untuk menghindari duplikasi investasi dan menurunkan harga layanan.
“Ini adalah langkah kami dalam memastikan bahwa setiap kebijakan spektrum tidak hanya mengutamakan aspek regulasi, tapi juga membuka ruang seluas-luasnya untuk keterlibatan dan kesiapan industri,” tambahnya.
Kementerian juga memastikan bahwa Peraturan Menteri (Permen) sebagai dasar hukum dari program ini telah melalui konsultasi dengan industri selama lebih dari sebulan, dan bahwa proses seleksi operator jaringan tetap akan dimulai tahun ini dengan skema transparan, akuntabel, dan berbasis kesiapan teknologi serta komitmen penyediaan harga terjangkau.
Program ini menjadi bagian penting dari agenda transformasi digital pemerintahan Prabowo-Gibran, yang menempatkan konektivitas digital sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi rakyat.
