Banjarbaru, Borneoinfonews.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel menggelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Khalid Maksum, Bappeda Kalsel, Banjarbaru, Kamis (21/8/2025).
Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, didampingi Plt. Kepala Bappeda Kalsel, Galuh Tantri Narindra, serta dihadiri jajaran perangkat daerah terkait. Tim pusat dari Kementerian Dalam Negeri, Badan Gizi Nasional (BGN), dan Kementerian Pekerjaan Umum juga hadir untuk melakukan verifikasi lapangan.
Dalam arahannya, Sekdaprov Kalsel menekankan pentingnya percepatan pembangunan SPPG untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat.
“Percepatan pembangunan SPPG sangat penting sebagai bagian dari upaya pemenuhan gizi masyarakat. Seluruh pihak harus berkomitmen agar target pembangunan ini tercapai,” ujarnya.
Ia menegaskan program tersebut merupakan komitmen bersama yang harus dilaksanakan terukur dan berkesinambungan agar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Galuh Tantri menjelaskan, percepatan pembangunan SPPG mengacu pada surat edaran Kementerian Dalam Negeri yang mewajibkan setiap provinsi, kabupaten, dan kota menyiapkan tiga lahan. Pemerintah daerah tidak diperkenankan membangun langsung, melainkan hanya menyediakan lahan.
“Di Kalsel saat ini sudah ada 52 SPPG, dengan 27 unit beroperasi, sebagian besar berasal dari swasta. Untuk provinsi, lahan sudah disiapkan. Kami bertindak sebagai koordinator dengan kabupaten/kota,” terangnya.
Ia menambahkan, SPPG terbanyak berada di Kota Banjarbaru dengan 9 unit, sementara tiga kabupaten/kota belum memiliki SPPG, yakni Tabalong, Hulu Sungai Utara, dan Barito Kuala. Target tahun ini, pembangunan 20 unit SPPG akan dimulai setelah verifikasi lahan selesai.
“Harapannya, 13 kabupaten/kota masing-masing dapat satu unit, termasuk dari provinsi. Sisanya akan dialokasikan ke daerah yang berpotensi memiliki dua unit,” jelasnya.
Selain rapat koordinasi, tim Monev akan turun langsung ke lokasi untuk memastikan kesiapan lahan. Galuh juga menyampaikan, sekretariat Satgas Manajemen Bina Gizi (MBG) Kalsel ditempatkan di Bappeda untuk memfasilitasi koordinasi dengan Ketua Regional BGN wilayah Kalsel dan para anggota Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
“Monitoring dan evaluasi ini penting agar program percepatan pembangunan SPPG sesuai rencana. Dengan verifikasi langsung, kami berharap target pembangunan dapat terealisasi merata,” pungkasnya.
Proses Monev melibatkan Sekda, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta Bappeda dari 13 kabupaten/kota se-Kalsel.(bin/mc)
