Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato di Apkasi Otonomi Expo 2025, ICE BSD, Tangerang, menegaskan komitmen memberantas korupsi.
Tangerang, borneoinfonews.com – Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen pemerintahannya untuk membangun birokrasi bersih dan memerangi praktik korupsi tanpa kompromi.
Dalam arahannya kepada peserta Apkasi Otonomi Expo 2025 di ICE BSD, Tangerang, Kamis (28/8/2025), Prabowo menyerukan perang total terhadap korupsi sebagai langkah moral sekaligus politik.
“Bersihkan dirimu sebelum kau akan dibersihkan, dan kau akan dibersihkan, pasti,” tegas Presiden Prabowo.
Korupsi Tidak Ada Toleransi
Prabowo menekankan bahwa seruannya bukan sekadar retorika, melainkan perintah moral yang harus dipatuhi seluruh pejabat negara. Tidak ada ruang bagi pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan untuk merampok uang rakyat.
“Saya kadang-kadang ngeri juga dengan ucapan saya. Di MPR tanggal 15 Agustus, ingat pidato saya: ‘Kalau pun ada anggota Gerindra yang melanggar, saya tidak akan lindungi.’ Eh, beberapa hari kemudian, ada anggota Gerindra yang tertangkap,” ungkap Presiden.
Pernyataan ini merespons penetapan anggota DPR RI Heri Gunawan (Gerindra) dan Satori (Nasdem) sebagai tersangka dugaan korupsi penyaluran dana CSR Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Fit and Proper Test Jadi Titik Rawan
Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho menilai, titik rawan korupsi terbesar ada pada proses legislasi dan mekanisme fit and proper test di DPR.
“Banyak kasus menunjukkan calon pejabat diwajibkan setor agar bisa lolos uji kelayakan. Kalau ini dibiarkan, pejabat terpilih bukan karena kapabilitas, tapi karena transaksi di belakang layar,” jelas Hardjuno.
Menurutnya, lemahnya pengawasan membuka celah penyalahgunaan wewenang yang berpotensi merugikan negara.
Pengawasan Harus Sistemik
Pengamat kebijakan publik Badiul Hadi menambahkan, komitmen Presiden harus dibarengi langkah sistemik berupa penguatan regulasi, keterlibatan publik, dan transparansi. Sinergi antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat sipil dinilai menjadi kunci menciptakan pemerintahan bersih.
Sementara itu, Nailul Huda dari Celios mengingatkan, pemberian kewenangan legislasi DPR dalam pemilihan pejabat negara rawan praktik “tukar suara” melalui anggaran kementerian atau lembaga.
“Sekarang bukan lagi uang pribadi, tapi lewat anggaran. Proses penganggaran sekarang adalah proses wani piro agar goal anggaran K/L-nya,” ungkap Huda.
Tegas Potong Akar Korupsi
Pengamat politik Surokim Abdussalam menekankan bahwa Presiden Prabowo harus memutus rantai korupsi dari akar, yakni di parlemen. Tanpa pemberantasan korupsi serius, program pemerintah akan sulit terealisasi.
“Kalau titik rawan ini bisa dibersihkan, maka komitmen Presiden untuk pemerintahan bersih bukan hanya slogan, tapi nyata di lapangan,” kata Surokim.
(bin/ip)
