BANJARMASIN, borneoinfonews.com – Ribuan massa dari Aliansi Rakyat Kalsel Melawan (ARKM) menggelar aksi besar pada Senin (1/9/2025) di depan Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan yang menyoroti dinamika nasional sekaligus isu kedaerahan, terutama terkait rencana penetapan Taman Nasional Meratus oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Dalam orasinya, massa menuntut Ketua DPRD Kalsel Supian HK hadir langsung tanpa perwakilan untuk menerima sekaligus membacakan aspirasi mereka secara terbuka. ARKM bahkan menegaskan, jika Supian HK tidak mampu memperjuangkan suara rakyat, mereka siap menuntut agar ia mundur dari kursinya.
Lima Tuntutan ARKM
Aliansi merumuskan sejumlah poin desakan, di antaranya:
- Reformasi DPR – menuntut efisiensi gaji dan tunjangan sesuai kondisi fiskal negara serta transparansi penggunaannya.
- Reformasi Polri – mendesak revisi UU Polri, penghentian tindakan represif, dan meminta Kapolri mundur jika tak berkomitmen.
- Usut tuntas kasus meninggalnya Affan Kurniawan, dengan menuntut pertanggungjawaban pihak terkait.
- Tolak penetapan Taman Nasional Meratus, hentikan monopoli batubara, serta selesaikan konflik agraria sawit yang merugikan masyarakat Kalsel.
- Segera sahkan RUU Perampasan Aset dan RUU Perlindungan Masyarakat Adat.
Ancaman Aksi Susulan
Supian HK sempat menyatakan DPRD akan menampung aspirasi massa. Namun ARKM bersama BEM se-Kalsel menegaskan, jika dalam waktu tujuh hari tuntutan itu tidak ditindaklanjuti, mereka akan kembali turun dengan jumlah massa yang lebih besar.
Aksi ini menjadi penegasan bahwa isu kedaerahan seperti Meratus serta keadilan pengelolaan sumber daya alam kini semakin mengemuka dan mendapat dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat di Kalimantan Selatan.
(bin/rasyad)
