Forum diskusi film dokumenter di Banjarbaru soroti ruang hidup masyarakat adat dan proyek strategis nasional
BANJARBARU, borneoinfonews.com – Kegiatan nonton bareng dan diskusi film dokumenter investigatif Pesta Babi yang digelar di halaman kampus Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarbaru, Sabtu (16/5/2026) malam, berlangsung penuh antusias. Sejumlah peserta dari berbagai kalangan hadir untuk menyaksikan sekaligus mendiskusikan isu sosial dan lingkungan yang diangkat dalam film tersebut.
Salah satu pemantik diskusi dari Forum Mahasiswa Hukum (FMH) ULM, Bung Paulus, yang merupakan warga asli Papua, menyebut tingginya animo masyarakat menjadi bentuk kepedulian terhadap kondisi yang dialami masyarakat adat di Papua saat ini.
“Yang pertama ya pasti sangat bahagia dan senang juga. Artinya bahwa apa yang terjadi di Papua hari ini mendapat antusias dan kepedulian dari kawan-kawan, tidak hanya di Kalimantan saja tetapi hampir di semua tempat melakukan aksi nobar atau nonton film Pesta Babi,” ujarnya.
Menurutnya, kegiatan nobar yang digelar di berbagai daerah menjadi simbol solidaritas terhadap persoalan sosial yang tengah dihadapi masyarakat Papua.
“Nah ini sebagai bentuk kepedulian kawan-kawan, bentuk solidaritas kawan-kawan terhadap situasi dan kondisi yang hari ini sedang dialami oleh masyarakat Papua,” lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Paulus juga menyampaikan pesan kepada pemerintah agar lebih memperhatikan kehidupan masyarakat adat dan berpihak kepada rakyat.
“Harusnya pemerintah Papua lebih memperhatikan dan lebih mempedulikan kehidupan masyarakat Papua. Harusnya pemerintah hadir dan menyuarakan apa yang menjadi hak-hak masyarakat orang Papua itu sendiri,” katanya.
Ia menegaskan pemerintah semestinya menjadi perpanjangan tangan rakyat, bukan justru melakukan tindakan yang dinilai merugikan masyarakat.
“Kita tahu bahwa hari ini pemerintah merupakan perpanjangan tangan dari rakyat, jadi harusnya pemerintah pro terhadap rakyat. Pemerintah hadir bukan untuk menindas rakyat, tetapi harus melindungi dan mengayomi masyarakat,” tegasnya.
Paulus juga menanggapi sejumlah penolakan terhadap pemutaran film dokumenter tersebut di beberapa daerah. Ia menilai penolakan itu sebagai bentuk ketakutan berlebihan terhadap isi film.
“Kayak contoh kasus di Mataram, di Kalsel sendiri ada satu organisasi pemuda yang melakukan penolakan, dan juga di Ternate ada aksi penolakan yang dilakukan aparat TNI. Saya melihatnya ini bentuk ketakutan yang berlebihan,” ujarnya.
Menurutnya, film Pesta Babi justru menjadi ruang edukasi bagi masyarakat untuk melihat realitas di balik proyek-proyek strategis nasional.
“Kita tahu bahwa sebenarnya apa yang difilmkan dalam film dokumenter Pesta Babi ini sesuatu yang benar-benar real terjadi. Dan mungkin ini juga menjadi edukasi terhadap pemerintah maupun masyarakat Indonesia untuk melihat bagaimana proyek-proyek strategis nasional tidak hanya bicara swasembada pangan atau energi, tetapi di samping itu ada hak-hak dan ruang hidup masyarakat yang dikorbankan,” jelasnya.
Ia berharap pemerintah dapat menjadikan film tersebut sebagai bahan refleksi dan evaluasi, bukan ancaman.
“Harusnya pemerintah melihat ini sebagai teguran untuk lebih pro terhadap rakyat melalui film ini, bukan menjadi ketakutan berlebihan negara atau pemerintah terhadap apa yang ditayangkan,” tutupnya.
Diketahui, kegiatan nobar dan diskusi film Pesta Babi dimulai pukul 19.30 WITA dan terbuka untuk umum. Film dokumenter tersebut menyoroti perjuangan masyarakat adat Papua dalam mempertahankan tanah leluhur mereka dari ekspansi industri besar, sekaligus mengangkat persoalan perampasan ruang hidup, kerusakan hutan, hingga ancaman terhadap identitas budaya masyarakat setempat. (bin/rasyad)
