FKP Jadi Ruang Penyempurnaan SP4N-LAPOR hingga Layanan 112
PARINGIN, borneoinfonews.com – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfosan) Kabupaten Balangan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan publik melalui evaluasi dan penyempurnaan standar pelayanan pada berbagai layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Sejumlah layanan yang menjadi fokus pembahasan meliputi SP4N-LAPOR!, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), layanan CCTV, hingga layanan panggilan kedaruratan 112. Evaluasi tersebut dibahas dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan yang digelar di Aula Diskominfosan Balangan, Kecamatan Paringin Selatan, Senin (8/6/2026).
Kepala Diskominfosan Kabupaten Balangan, Syaifuddin Tailah, mengatakan FKP menjadi wadah penting bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menyampaikan kritik, saran, serta masukan terhadap layanan publik yang telah berjalan.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan agar layanan yang diberikan pemerintah dapat semakin optimal dan sesuai dengan kebutuhan warga.
“Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kami menjaring berbagai masukan terkait layanan yang ada, apa yang perlu dilakukan dan ditingkatkan agar masyarakat memperoleh kepuasan dari layanan yang kami berikan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Aplikasi Informatika (APTIKA) Diskominfosan Kabupaten Balangan, Murdiansyah, menjelaskan bahwa FKP juga menjadi sarana sosialisasi berbagai layanan publik berbasis teknologi informasi.
Salah satunya adalah layanan CCTV yang kini dapat diakses masyarakat secara daring melalui laman resmi pemerintah daerah.
“Bagi masyarakat yang ingin atau berkepentingan melihat rekaman CCTV, dapat mengakses laman cctv.balangankab.go.id. Tersedia sejumlah titik CCTV yang tersebar di wilayah Kabupaten Balangan dan dapat diakses secara online maupun offline,” jelasnya.
Melalui Forum Konsultasi Publik ini, Diskominfosan Balangan berharap seluruh masukan dari peserta dapat menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan layanan publik, khususnya dalam mendukung transformasi layanan digital yang lebih cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (bin)
