Wakil Bupati Akhmad Fauzi menegaskan pemerintah daerah siap menindaklanjuti berbagai masukan DPRD dalam pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.
BALANGAN, borneoinfonews.com – Pemerintah Kabupaten Balangan menyampaikan jawaban dan tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025.
Jawaban pemerintah daerah tersebut disampaikan Wakil Bupati Balangan, Akhmad Fauzi, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Balangan di Paringin, Selasa (30/6/2026).
Dalam kesempatan itu, Akhmad Fauzi membacakan pidato Bupati Balangan yang berisi apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas berbagai saran, kritik, dan masukan yang disampaikan dalam pembahasan Raperda pertanggungjawaban APBD.
Menurutnya, pandangan umum fraksi-fraksi DPRD merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan sekaligus bentuk kemitraan yang konstruktif antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik.
“Pemerintah Kabupaten Balangan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD atas pandangan umum yang telah disampaikan. Berbagai saran, kritik, dan masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Akhmad Fauzi saat membacakan pidato kepala daerah.
Pemerintah Kabupaten Balangan juga menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai catatan dan rekomendasi DPRD melalui pembahasan yang lebih mendalam pada tahapan selanjutnya. Masukan tersebut dinilai penting sebagai bahan penyempurnaan kebijakan maupun pelaksanaan program pembangunan daerah.
Selain itu, pemerintah daerah menegaskan kesiapan untuk melanjutkan pembahasan Raperda bersama DPRD secara terbuka, objektif, dan komprehensif hingga tercapai persetujuan bersama sesuai mekanisme yang berlaku.
Dalam pidato tersebut, pemerintah daerah juga meminta seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan DPRD selama proses pembahasan berlangsung. Langkah itu dinilai penting agar setiap substansi yang menjadi perhatian bersama dapat dibahas secara optimal dan menghasilkan keputusan yang berkualitas.
Pemerintah Kabupaten Balangan turut membuka ruang penyempurnaan terhadap laporan maupun materi Raperda apabila dalam proses pembahasan ditemukan hal-hal yang perlu disesuaikan demi meningkatkan kualitas dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Menurut pemerintah daerah, sinergi yang harmonis antara eksekutif dan legislatif menjadi salah satu kunci dalam melahirkan kebijakan yang efektif, tepat sasaran, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Menutup pidato kepala daerah, Akhmad Fauzi berharap kerja sama yang selama ini terjalin antara Pemerintah Kabupaten Balangan dan DPRD dapat terus diperkuat sehingga seluruh tahapan pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan yang mendukung pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. (bin)
