Jumhur meminta perusahaan sawit tak hanya fokus menjaga konsesi, tetapi ikut membantu masyarakat dan petugas saat karhutla terjadi di wilayah sekitar.
BANJARMASIN, borneoinfonews.com – Ketika api karhutla muncul di luar kawasan perkebunan, perusahaan sawit diminta tidak hanya melihat batas konsesinya. Pemerintah mendorong perusahaan ikut turun tangan membantu masyarakat dan petugas menangani kebakaran di wilayah sekitar.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Moh Jumhur Hidayat menyampaikan hal tersebut saat rapat bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) di Banjarmasin, Senin (24/8/2026).
Menurut Jumhur, keterlibatan perusahaan dibutuhkan karena penanganan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah dan aparat. Dukungan dunia usaha dapat memperkuat kesiapan personel, peralatan pemadaman, sumber air hingga sistem pemantauan.
Jumhur juga mengapresiasi langkah GAPKI yang telah mendorong perusahaan anggotanya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutla.
“Ya, sangat bagus apa yang disampaikan kawan-kawan GAPKI. Tadi sudah ngobrol panjang lebar, sudah ada langkah yang dilakukan. Bukan hanya baru mau. Bahkan kepada anggotanya mereka meminta anggotanya tidak mengurusi wilayah konsesinya tetapi juga keluar untuk membantu masyarakat,” ujar Jumhur.
Perusahaan Diminta Ikut Bergerak
Jumhur menilai kolaborasi menjadi kunci menghadapi karhutla, terutama saat musim kemarau ketika kebakaran dapat meluas dengan cepat.
Karena itu, perusahaan perkebunan diharapkan tidak hanya memastikan wilayah konsesinya aman, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap kondisi masyarakat di sekitar perkebunan.
Kesiapan tersebut dapat dilakukan melalui penyediaan personel dan peralatan pemadaman, memastikan ketersediaan sumber air, serta memperkuat pemantauan terhadap wilayah yang memiliki potensi kebakaran.
GAPKI Perkuat Brigade Kebakaran
Ketua GAPKI Pusat Eddy Martono mengatakan perusahaan perkebunan telah didorong memiliki brigade pencegahan dan penanggulangan kebakaran di setiap kebun.
Perusahaan juga diminta membangun sejumlah sarana pendukung, seperti embung, menara api dan CCTV. Patroli serta pemantauan wilayah rawan kebakaran turut diperkuat.
“Untuk memperkuat pengawasan di sekitar perkebunan, perusahaan didorong membentuk Masyarakat Peduli Api dengan melibatkan pemerintah daerah, aparat keamanan dan institusi terkait,” kata Eddy.
Menurut Eddy, penguatan pencegahan juga dilakukan di kawasan gambut. Perusahaan didorong memantau tinggi muka air tanah (TMAT), menghemat dan mencadangkan air, memelihara infrastruktur pembasahan serta membangun sekat kanal.
Perusahaan juga diminta mengidentifikasi sumber air dan wilayah rawan berdasarkan riwayat kebakaran, titik panas atau hotspot, serta kondisi tinggi muka air tanah.
Dengan penguatan tersebut, perusahaan diharapkan mampu bergerak lebih cepat ketika muncul titik api, sekaligus membantu masyarakat dan petugas dalam menangani karhutla di wilayah sekitar.
(bin/rasyad)
