Empat organisasi masyarakat sipil mendesak RSPO melakukan audit independen, mengevaluasi sertifikasi perusahaan, dan menghentikan praktik greenwashing di tengah karhutla.
JAKARTA, borneoinfonews.com – Konferensi tahunan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RT RSPO) 2026 di Jakarta diwarnai aksi protes dari koalisi masyarakat sipil. WALHI Eksekutif Nasional, WALHI Kalimantan Tengah, WALHI Kalimantan Selatan, dan TuK INDONESIA menggelar aksi bertajuk “RSPO is Greenwashing!” untuk mengkritik klaim keberlanjutan industri sawit di tengah maraknya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kerusakan lingkungan, serta persoalan hak masyarakat.
Melalui siaran pers bersama tertanggal 4 November 2026, keempat organisasi tersebut menyoroti kontras antara penyelenggaraan konferensi RSPO di Jakarta dengan kondisi masyarakat di sejumlah daerah, khususnya Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, yang harus menghadapi karhutla dan dampak asap. Mereka menilai sertifikasi keberlanjutan tidak serta-merta menjamin produk maupun aktivitas perusahaan terbebas dari persoalan lingkungan dan sosial.
Direktur Eksekutif TuK INDONESIA, Linda Rosalina, mengatakan aksi tersebut bertujuan mendorong kesadaran publik, khususnya pembeli, lembaga pembiayaan, pemilik merek, dan konsumen, agar tidak menjadikan sertifikasi sebagai jaminan mutlak keberlanjutan produk.
“Aksi ini ditujukan untuk mendorong kesadaran publik, khususnya buyers, financiers, brands dan konsumen, bahwa sertifikasi bukanlah sebuah kepastian produk yang berkelanjutan,” kata Linda.
Ia juga menilai RSPO bersama para anggotanya seharusnya turun langsung ke lokasi karhutla untuk memastikan kebakaran segera ditangani dan masyarakat memperoleh hak atas lingkungan hidup yang sehat. TuK INDONESIA turut mendesak lembaga keuangan, bank, investor, pemilik merek, serta pembeli melakukan uji tuntas terhadap rantai pasok dan menghentikan pembelian dari pemasok yang terbukti terlibat dalam karhutla serta pelanggaran HAM.
Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI Eksekutif Nasional, Umi Ma’rufah, menilai sertifikasi keberlanjutan berisiko menjadi instrumen greenwashing ketika label ramah lingkungan tidak disertai jaminan pencegahan kerusakan dan pemulihan dampak yang ditimbulkan perusahaan.
Menurut Umi, sertifikasi tidak boleh menjadi tameng bagi korporasi untuk menghindari pertanggungjawaban atas karhutla. Perusahaan yang terbukti melanggar standar lingkungan harus dikenai sanksi tegas, termasuk evaluasi hingga pencabutan sertifikasi sesuai dasar dan ketentuan yang berlaku.
Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Tengah, Janang Firman Palanungkai, mengungkapkan bahwa indikasi pelanggaran lingkungan dan karhutla yang berkaitan dengan anggota RSPO masih ditemukan sejak Juli hingga Oktober 2026. Ia mendesak RSPO melakukan audit independen dan mengevaluasi seluruh perusahaan anggotanya agar prinsip keberlanjutan tidak hanya menjadi klaim tanpa tindakan nyata.
Sementara itu, Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Selatan, Raden Rafiq S.F.W, menyoroti dampak industri sawit terhadap ruang hidup masyarakat. Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan karhutla pada musim kemarau, banjir saat musim hujan, konflik lahan, hingga pelanggaran hak masyarakat.
“Ketika kerusakan lingkungan akibat dampak dari industri sawit menyebabkan bencana ekologis karhutla saat musim kemarau, dan banjir saat musim hujan belum lagi konflik lahan, dan pelanggaran hak masyarakat masih banyak terjadi, maka klaim keberlanjutan tersebut patut dipertanyakan,” ujar Raden.
15 Entitas Korporasi Masuk Pemetaan
Dalam siaran pers tersebut, WALHI memaparkan hasil pemantauan titik panas atau hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di atas 80 persen serta verifikasi lapangan sepanjang 2026. Hasil pemetaan itu mengidentifikasi 15 entitas atau grup korporasi yang terdaftar sebagai anggota RSPO dan terindikasi terkait karhutla.
Daftar tersebut meliputi Genting Plantation Berhad, SD Guthrie Berhad, Kuala Lumpur Kepong Berhad, United Plantations Bhd, First Resources Limited, Golden Agri Resources, Musim Mas Holdings Pte. Ltd., Wilmar International Limited, PT Astra Agro Lestari Tbk, Bumitama Agri Ltd., PT Prime Agri Resources Tbk., PT Sumber Tani Agung Resources Tbk, PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk, PT Triputra Agro Persada Tbk, dan PT Palmina Utama.
Atas temuan tersebut, koalisi masyarakat sipil mendesak RSPO melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan anggota yang terindikasi terkait karhutla, pelanggaran HAM, dan kerusakan lingkungan. Mereka juga meminta transparansi penuh atas hasil audit, mekanisme pengaduan, serta tindak lanjut dan sanksi terhadap anggota yang bermasalah.
Koalisi turut mendorong lembaga keuangan dan pembeli produk sawit menghentikan pembiayaan maupun pasokan dari korporasi yang terbukti merusak lingkungan. Mereka juga menuntut penghentian praktik greenwashing yang memanfaatkan label sertifikasi untuk membangun citra keberlanjutan tanpa mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.
Melalui aksi tersebut, WALHI dan TuK INDONESIA bersama koalisi menegaskan bahwa keselamatan lingkungan dan pemenuhan hak masyarakat harus ditempatkan di atas kepentingan label pasar global.
(borneoinfonews/sp)
