Enam penghargaan diberikan dalam dua kategori, yakni mineral bukan logam dan batuan. Penilaian mencakup lima pilar utama, mulai dari perencanaan, legalitas, lingkungan hingga kepatuhan pajak dan keuangan.
BANJARBARU, borneoinfonews.com – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Selatan memberikan Anugerah Tata Kelola Pertambangan Tahun 2026 kepada pelaku usaha pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang dinilai telah menjalankan tata kelola pertambangan sesuai ketentuan.
Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Kamis (19/11/2026), bertempat di Lantai III Kantor Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru. Penganugerahan ini menjadi bentuk apresiasi pemerintah daerah sekaligus upaya mendorong peningkatan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perundang-undangan di sektor pertambangan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan, Ir. H. Endarto, ST, M.S., menyampaikan bahwa penganugerahan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan tata kelola pertambangan dengan baik dan benar.
“Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan kegiatan penganugerahan tata kelola pertambangan tahun 2026, bagian dari upaya kami untuk melakukan semacam reward atau penghargaan kepada Bapak, Ibu semua yang sudah melakukan tata kelola pertambangan secara baik dan benar,” ujarnya.
Ia berharap penghargaan tersebut dapat menjadi pemicu bagi perusahaan penerima maupun pelaku usaha pertambangan lainnya di Kalimantan Selatan untuk terus meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
“Kami dari Dinas ESDM berkomitmen untuk terus meningkatkan pembinaan dan pengawasan secara profesional, objektif, transparan, dan berkeadilan. Pemerintah tidak hanya hadir untuk melakukan pengawasan dan penegakan ketentuan, tetapi juga untuk memberikan pembinaan agar dunia usaha pertambangan dapat berkembang dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.
Penilaian Anugerah Tata Kelola Pertambangan 2026 menggunakan lima pilar utama berdasarkan data resmi periode 2025 hingga Triwulan III 2026. Kelima aspek tersebut meliputi perencanaan dengan bobot 10 persen, rekonsiliasi produksi dan pemasaran 16 persen, pelaporan kinerja 14 persen, legalitas, sistem dan lingkungan 30 persen, serta kepatuhan keuangan dan Pajak MBLB sebesar 30 persen.
Secara keseluruhan, terdapat 20 nominator pelaku usaha pertambangan yang berasal dari sembilan kabupaten di Kalimantan Selatan. Penilaian tersebut diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan administratif, teknis, lingkungan, dan keuangan, sekaligus mendorong optimalisasi penerimaan daerah melalui Pajak MBLB dan iuran tetap.
Pada kategori IUP Komoditas Mineral Bukan Logam, penghargaan Terbaik I diraih PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk untuk izin operasi produksi batu gamping untuk semen di Kabupaten Kotabaru. Terbaik II diraih PT Bumi Alam Seraya untuk komoditas batu gamping di Kabupaten Balangan, sedangkan Terbaik III kembali diraih PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk untuk komoditas clay untuk semen di Kabupaten Kotabaru.
Sementara pada kategori IUP Komoditas Batuan, Terbaik I diraih PT Abadi Mineral Resource untuk komoditas batu gunung di Kabupaten Kotabaru. Terbaik II diraih PT Hijrah Energi Mandiri dan Terbaik III diraih PT Jati Baru, masing-masing untuk komoditas batu gunung di Kabupaten Banjar.
Ketua Forum Penambang Mineral Banua (FPMB) Kalimantan Selatan, Dwi Ruspandi, menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan atas inisiatif penyelenggaraan kegiatan tersebut.
Menurutnya, penganugerahan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap pelaku usaha pertambangan yang berupaya menjalankan kegiatan sesuai peraturan yang berlaku. Ia juga berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan sebagai motivasi bagi perusahaan untuk meningkatkan tata kelola pertambangan yang sehat, transparan, dan berwawasan lingkungan.
Dalam kesempatan tersebut, Endarto juga mengimbau seluruh pelaku usaha pertambangan di Kalimantan Selatan agar menjalankan kegiatan sesuai ketentuan peraturan pertambangan. Ia turut mengajak para pelaku usaha untuk bergabung dalam Forum Penambang Mineral Banua (FPMB) Kalimantan Selatan yang diketuai Dwi Ruspandi.
Melalui penganugerahan ini, Dinas ESDM Kalsel mendorong terciptanya iklim usaha pertambangan yang lebih tertib dan bertanggung jawab, sekaligus memperkuat kontribusi sektor pertambangan terhadap pembangunan daerah.
(borneoinfonews/rasyad)
