Program prioritas Muhidin-Hasnuryadi mulai direalisasikan melalui dukungan APBD dan sinergi pemerintah pusat.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mulai merealisasikan sejumlah program prioritas yang menjadi bagian dari 10 janji kampanye Gubernur H. Muhidin dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman. Fokus utama saat ini diarahkan pada percepatan pembangunan infrastruktur guna meningkatkan konektivitas wilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
BANJARBARU, borneoinfonews.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mulai merealisasikan berbagai program prioritas yang merupakan bagian dari 10 janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin dan Hasnuryadi Sulaiman.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Selatan, Suprapti Tri Astuti, menyampaikan bahwa sebagian besar program prioritas tersebut telah mulai berjalan melalui dukungan anggaran dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan maupun dari pemerintah pusat.
“Dari 10 janji Pak Gubernur itu sebenarnya sudah mulai banyak berjalan. Beberapa di antaranya sudah mulai digelontorkan melalui anggaran APBD Provinsi Kalimantan Selatan,” ujarnya saat ditemui di Banjarbaru, Kamis (5/3/2026).
Ia menjelaskan, salah satu fokus utama pemerintah daerah saat ini adalah percepatan pembangunan infrastruktur yang diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah serta mempermudah mobilitas masyarakat.
Selain itu, pembangunan infrastruktur juga dinilai memiliki peran penting dalam mendorong aktivitas ekonomi dan memperkuat distribusi logistik di berbagai daerah di Kalimantan Selatan.
Menurut Suprapti, berbagai program pembangunan yang sedang berjalan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.
“Kami terus mengawal pelaksanaan program-program tersebut agar dapat berjalan sesuai dengan perencanaan serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga terus berkoordinasi dengan kementerian terkait guna memastikan berbagai program prioritas pembangunan daerah dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. (bin/mck)
